Firli Bahuri Disanksi Ringan, Begini Pembelaan Dewas KPK

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akhirnya dinyatakan bersalah telah melanggar kode etik, tetapi hanya dihukum ringan. Anggota majelis etik Albertina Ho mengungkapkan alasannya yaitu dampak yang diakibatkan Firli hanya kepada lingkungannya saja.

“Tapi bila dampaknya ke institusi atau lembaga maka sanksinya dalam kategori sedang. Kalau dampaknya ke pemerintah atau negara maka dijatuhi hukuman berat,” kata anggota majelis etik Albertina Ho di Jakarta, Kamis 24 September 2020.

Menurut Albertina, Firli bisa dijatuhi sanksi yang lebih berat jika dia melakukan hal yang sama di kemudian hari.

Firli pun pada kesempatan yang sama sudah menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Dalam sidang tersebut Dewas KPK memutuskan Ketua KPK Firli Bahuri melakukan pelanggaran kode etik dan dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis II.

Dia dinyatakan bersalah menggunakan helikopter bersama istri dan dua anaknya melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja dan Baturaja ke Palembang, Sumatera Selatan.

Perjalanan itu dilakukan Sabtu, 20 Juni 2020 dan perjalanan dari Palembang ke Jakarta Minggu, 21 Juni 2020.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini