Ferdinand Sebut KPK Lebih Kuat Tanpa Novel Baswedan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Aktivis sosial politik dan pegiat media media sosial, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa lebih kuat tanpa Novel Baswedan. Hal ini mengacu dari rencanannya untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Selain itu kita mengapresiasi KPK yang mulai masuk menyentuh Anies pasca Novel Baswedan dan lainnya, tidak lagi memegang kasus di KPK. Artinya KPK justru lebih kuat tanpa Novel,” kata Ferdinand kepada Mata Indonesia News, Senin 31 Mei 2021.

Mantan politisi Partai Demokrat ini juga menilai dengan gerak cepat ini, KPK diharapkan mampu menangani kasus dugaan korupsi yang terjadi di DKI Jakarta.

“KPK lebih cepat akselerasinya tanpa Novel Baswedan khusus untuk menangani dugaan korupsi di DKI Jakarta,” kata Ferdinand.

Pernyataan ini menanggapi adanya rencana dari KPK untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti, baik keterangan saksi maupun bukti lain.

“Proses penyidikan perkara tersebut masih terus dilakukan dengan pengumpulan bukti, baik keterangan para saksi. Untuk Anies Baswedan, kami belum tahu kapan akan memanggilnya,” kata Ali Fikri.

Ia juga menambahkan bahwa pemanggilan seseorang sebagai saksi dalam penyelesaian perkara itu tentu karena jika ada kebutuhan penyidikan. Mereka adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara tersebut sehingga menjadi lebih terang dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara ini.

“Berikutnya, mengenai pihak yang akan kami panggil sebagai saksi akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Ali Fikri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kemandirian Pangan dan Energi di Papua Menjadi Pilar Strategis Pembangunan Nasional

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini