Ferdinand: Pegawai KPK yang Tidak Lolos TWK Ciptakan Kegaduhan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Aktivis sosial politik dan pegiat media sosial, Ferdinand Hutahaean menilai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) terus menciptakan kegaduhan. Terakhir, mereka menyambangi kantor Komnas HAM di Jakarta serta kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).

“Pegawai KPK yang tak lolos TWK ini menurut saya semakin hari pekerjaannya hanya untuk menciptakan kegaduhan semata dan untuk mengganggu fokus pemerintahan Jokowi yang sedang serius menanggulangi pandemi Covid dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terhambat akibat Covid,” kata Ferdinand kepada Mata Indonesia News, Senin 31 Mei 2021.

Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai pergerakan mereka yang tidak menempuh jalur hukum seolah membuat masalah ini menjadi tidak kunjung selesai. Ia menilai seharusnya 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK ini bisa menempuh jalur hukum.

“Para pegawai tampak punya agenda lain di luar upayanya mempertahankan jabatan dan kedudukannya sehingga mereka memilih cara kampanye keliling ke mana-mana dari pada menempuh jalur yang benar yaitu melalui PTUN, kata Ferdinand.

Hal ini menanggapi perwakilan dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK ke Komnas HAM pada 27 Mei 2021 serta Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia pada 28 Mei 2021.

Saat kunjungannya ke Komnas HAM, Ketua Wadah KPK Yudi Purnomo menjelaskan keberatannya terkait permasalahaan tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Di situ juga kami menyerahkan terkait statement, pernyataan ataupun testimoni dari pegawai KPK, baik itu yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat terkait dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama mengikuti tes wawasan kebangsaan, baik itu di hari pertama terkait dengan tes tertulis ataupun di hari kedua terkait dengan wawancara,” kata Yudi.

Hal serupa juga dilakukan dengan mengunjungi kantor PGI dengan menyampaikan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dianggap melemahkan KPK.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat, Ruang Perubahan Generasi

Oleh: Jaya Abdi Keningar *) Sekolah Rakyat tidak lahir sebagai proyek pendidikan biasa. Ia hadir sebagai jawaban ataspersoalan yang selama puluhan tahun menjadi simpul ketimpangan pembangunan manusiaIndonesia: kemiskinan ekstrem yang diwariskan lintas generasi melalui keterbatasan aksespendidikan bermutu. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi belajar, melainkan ruang perubahan, tempat negara secara sadar mencoba memutus rantaiketertinggalan dari hulunya. Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang denganpendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial. Pendekatan ini menjelaskan mengapaleading sector program ini berada di Kementerian Sosial, bukan semata di kementerianpendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai desain tersebut sebagaipilihan kebijakan yang logis karena sasaran utama Sekolah Rakyat adalah kelompok desilsatu dan dua, masyarakat miskin ekstrem yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikanreguler. Menurutnya, orientasi ini menegaskan bahwa pendidikan diposisikan sebagaiinstrumen mobilitas sosial, bukan hanya pemenuhan administratif. Dalam perspektif pendidikan, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma negara. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagaistrategi intervensi struktural untuk memperbaiki kualitas hidup. Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa tujuan pembangunan bukanlah mengejarstatus negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan rakyat hidup layak, makan cukup, sehat, dan anak-anak memperoleh pendidikan yang baik. Penempatan Sekolah Rakyat dalamkerangka besar Asta Cita menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sejajar denganswasembada pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Namun, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru terletak pada kualitas proses belajar itusendiri. Banyak anak yang masuk ke Sekolah Rakyat membawa beban ketertinggalan literasiyang serius. Dalam dialog publik bertema “Menjaga Literasi Sekolah Rakyat” di TVRI,Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz menegaskan bahwa literasi tidak bolehdipersempit hanya pada kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan mengolahinformasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup. Pandangan ini menegaskan bahwaliterasi adalah inti dari transformasi, bukan pelengkap kebijakan. Di sinilah perpustakaan Sekolah Rakyat mengambil peran strategis. Perpustakaan tidak lagidiposisikan sebagai ruang sunyi penyimpanan buku, tetapi sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk belajar tanpa stigma. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketikaperpustakaan dikelola secara aktif, dengan kegiatan membaca bersama, diskusi buku, dan kelas menulis, anak-anak yang semula pasif mulai berani menyampaikan pendapat. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam angka, tetapi sangat menentukan arahmasa depan mereka. Pendekatan hibrida yang menggabungkan buku cetak dan teknologi digital juga menjadikunci adaptasi Sekolah Rakyat dengan realitas zaman....
- Advertisement -

Baca berita yang ini