Ferdinand Geram, PPKM Dibilang Strategi Komunis oleh Yahya Waloni

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pernyataan kontroversial kembali dikeluarkan oleh Pedakwah Yahya Waloni. Dirinya menyebut bahwa kebijakan PPKM Darurat dari pemerintah merupakan strategi komunis.

Hal itu mendapat tanggapan dari penggiat media sosial, Ferdinand Hutahaean. Dirinya menilai pernyataan Yahya Waloni itu tak didasari pemahaman yang baik dan benar tentang PPKM.

Mantan politisi Partai Demokrat itu menilai bahwa Yahya Waloni tidak berpikir dampak dari ucapannya melainkan hanya asal bicara saja.

“Yahya Waloni ini tanpa pemahaman yang baik dan benar tentang PPKM dan tak berpikir dampak dari ucapannya apakah salah atau benar, dia tak perduli yang penting bicara,” tulis Ferdinand

Ia mengungkapkan bahwa Yahya hanya mengejar popularitas semata dengan berlandaskan kebencian.

Oleh karena itu, ia menganggap pernyataan Yahya Waloni soal PPKM tersebut adalah sampah lantaran hanya fokus pada kafir dan bukannya bicara soal substansi dari kebijakan itu.

“Mengejar popularitas dengan landasan kebencian, majanya fokusnya pada kafir bukan substansi PPKM. Memang sampah..!!,” katanya.

Diketahui, sebelumnya, Ustaz Yahya Waloni menanggapi kebijakan pemerintah terkait PPKM Darurat Jawa-Bali.

“Kita semua tahu tanggal 20 Juli adalah pelaksanaan hari besar Islam, untuk peringati hari raya kurban Idul Adha,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini