Fakta Survei, Banyak yang Tak Setuju Gerindra Gabung Koalisi Jokowi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Merapatnya Gerindra ke koalisi Joko Widodo sebagai presiden RI ternyata tak disukai mayoritas masyarakat, berdasarkan hasil survei Parameter Politik Indonesia.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berkata, dari data sikap masyarakat melihat upaya Prabowo Subianto yang ingin merapat ke Jokowi, hanya 32 persen masyarakat saja yang setuju.

“Selebihnya, ada 40,5 persen yang tak setuju,” kata Adi di Jakarta, baru-baru ini.

Penolakan itu, kata Adi, mayoritas berasal dari basis-basis pemilih PDIP, NasDem, PKS bahkan Gerindra juga. Ada pula suara-suara tak setuju yang berasal dari ormas Islam seperti PERSIS, FPI dan PA 212.

Mereka yang tak setuju ini, sebagiannya menurut Parameter Politik Indonesia dikarenakan masih belum bisa menerima kekalahan pada Pilpres 2019 lalu, sebagian lain menganggap Jokowi curang.

Selain itu, alasan lainnya adalah Gerindra harusnya menjadi penyeimbang di luar pemerintah, dengan tidak bergabung dalam koalisi Jokowi.

Sementara untuk kubu yang sepakat Prabowo merapat ke Jokowi, mereka beralasan Pilpres 2019 telah usai, saatnya membantu menguatkan pemerintahan dalam membangun bangsa.

Temuan tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia dalam kurun waktu 5 hingga 12 Oktober lalu. Populasi surveinya adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih sesuai undang-undang yang berlaku.

Sampel sebanyak 1.000 responden. Diambil dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode face to face interview atau bertatap muka menggunakan kuisioner yang dilakukan oleh surveyor terlatih. Quality control dilakukan mulai tahap pemilihan dan pelatihan SDM yang berkualitas hingga Spot Check sebanyak 20 persen data.

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini