Buang Saja Ponsel BM Kebanggan Kalian, April 2020 Dipastikan Tak Berfungsi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Kalian masih pakai ponsel ‘black market’ alias BM? Baiknya buang saja bro-sist! Soalnya, April 2020 nanti, ponsel ilegal kalian itu dipastikan tak dapat berfungsi lagi alias sudah diblokir.

Dengan dikeluarkannya aturan pemblokiran ponsel BM melalui International Mobile Equipment Identify (IMEI), dipastikan gadget pasa gelap itu sudah tak bisa lagi berfungsi di Indonesia, terhitung sejak April 2020.

“Sistem ini setelah 6 bulan kemungkinan ada. Kita perlu waktu 6 bulan, selain untuk sosialisasi, juga untuk mengintegrasikan semua sistem yang ada. Baik di operator seluler maupun di Kemenperin,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.

Menegaskan pernyataan Rudiantara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, aturan baru ini tidak akan mengganggu perdagangan para distributor atau penjual ponsel resmi.

Dia menegaskan, pemerintah hanya akan memblokir ponsel yang sudah dipastikan berasal dari pasar gelap, sementara yang legal akan tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Enggar juga berkata pemerintah tidak akan melarang impor, tentunya jika sesuai dengan peraturan.

“Pemerintah juga tidak melarang impor asalkan sesuai dengan peraturan,” kata Enggar.

IMEI mirip identitas ponsel yang dikeluarkan oleh Global System for Mobile Association (GSMA) yang terdiri dari 15 (lima belas) digit nomor desimal unik. 15 nomor tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler.

Jika diberlakukan, aturan IMEI akan jadi dasar hukum operator telekomunikasi untuk melakukan pembatasan layanan telekomunikasi terhadap ponsel black market dengan nomor IMEI tidak terdaftar di Kemenperin.

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini