Fakta Pembangunan Infrastruktur Papua Didahulukan Pemerintah Jokowi

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Jika kita berbicara infrastruktur Papua hal yang terekam dalam benak adalah Jalan Trans-Papua dari Sorong Papua Barat ke Merauke di Papua sepanjang 4.330.07 kilometer yang dibangun sejak era BJ Habibie dan disempurnakan Presiden Jokowi. Namun, bukan hanya itu infrastruktur yang dikebut di Papua dan Papua Barat.

Bendungan untuk Ketahanan Pangan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga membangun infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan di Papua Barat dengan membangun Bendung Wariori, di Kabupaten Manokwari pada 2016.

Bendung yang dilengkapi saluran irigasi primer sepanjang 1 kilometer tersebut mampu mengairi sawah seluas 1.400 hektar dari 3.450 hektar sawah potensial. Pembangunannya menghabiskan anggaran Rp 237,5 miliar melalui kontrak pekerjaan tahun jamak sejak 2013 hingga 2016.

Bendung lainnya di Kabupaten Manokwari yang sudah selesai yakni Bendung Oransbari yang mampu mengairi areal persawahan seluas 3.016 hektar, dimana saat ini sudah berfungsi mengairi 700 Ha untuk 450 petani. Keberadaan Bendung tersebut mendukung program peningkatan produksi pangan dan juga untuk meningkatkan penyediaan air baku di wilayah tersebut.

Selain itu Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Papua Barat juga telah menyelesaikan revitalisasi sungai Klagison di Kota Sorong dengan total anggaran Rp 19,56 miliar dan pembangunan pengaman Pantai Tanjung Kasuari dan Supraw sebesar Rp 13,22 miliar.

Perumahan

Di bidang perumahan, Kementerian PUPR juga telah membangun sejumlah rumah khusus yang diperuntukan bagi Polri di Kabupaten Sorong, TNI di Kota Sorong, nelayan di Teluk Mayalimbit Raja Ampat, rumah khusus di Distrik Batanta Selatan Raja Ampat, dan mendukung perumahan Green Sorong bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Sorong.

 

Pos Lintas Batas Pacu Ekonomi Papua

Selain pembangunan konektivitas, kawasan perbatasan juga mendapatkan sentuhan pembangunan. Kementerian PUPR telah selesai mengerjakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang kelak dilengkapi infrastruktur penunjang lainnya seperti pasar sehingga kawasan PLBN dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Trans Papua Hampir Tembus

Menurut catatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tahun ini diharapkan 4.300 Kilometer jalan Trans Papua yang digagas Pak Harto tersambung seluruhnya. Sekarang tinggal sekitar 334,79 kilometer yang masih dikerjakan.

Sejak era B.J.Habibie Sampai dengan Februari 2017 di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, total Jalan Trans-Papua yang sudah berhasil dibangun mencapai 3.851,93 kilometer.

Pada tahun 2015 pemerintah membangun 169 kilometer jalan baru di Papua, dan jalan baru yang dibangun pada 2016 mencapai 231,27 kilometer. Untuk tahun 2017, pemerintah membangun 143,35 km jalan baru sehingga total jalan yang akan tembus menjadi 3.995,28 km. Dengan demikian, sisa 334,79 km jalan yang belum tembus diharapakan bisa selesai hingga 2019.

Fasilitas PON XX

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan Rp 936,8 miliar untuk pembangunan empat arena olahraga (venue) mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua tahun 2020.

Empat arena olahraga sedang dibangun Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya di Kabupaten Jayapura, yakni arena aquatic dan Istora Papua Bangkit di kawasan Olahraga Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur dan venue Cricket dan Lapangan Hockey (indoor dan outdoor) di kompleks olahraga Doyo Baru, Distrik Waibu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan venue olahraga dalam mendukung PON XX di Papua yang berlangsung pada 20 Oktober – 2 November tahun 2020. #sobatpapua

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini