Minews.id, Kota Kupang – Exco Partai Buruh NTT baru saja menyelesaikan musyawarah daerah dan musyawarah cabang yang digelar di Kota Kupang pada akhir Februari 2026 lalu. Ketua Exco Partai Buruh NTT Sarlina M Asbanu menyampaikan bahwa internal Exco Partai Buruh NTT sudah bersiap untuk menghadapi Pemilu 2029.
“Partai Buruh bersiap menghadapi Pemilu 2029 dengan strategi mengusung kader internal sebagai Calon Gubernur, Wakil Gubernur dan Calon Bupati dan Wakil Bupati, memperkuat basis hingga tingkat TPS, dan mengoptimalkan media social. Fokus perjuangan meliputi penolakan upah murah, perlindungan pekerja informal serta isu krisis iklim. Persiapan Administrasi dan rekrutmen caleg potensial jua dan diintensifkan,” ujarnya dalam rilis yang diterima Minews.id, Minggu 22 Maret 2026.
Sarlina menambahkan bahwa terdapat sejumlah strategi dan kesiapan Partai Buruh menghadapi Pemilu 2029 di antaranya melakukan penguatan basis dan infrastruktur seperti fokus utama adalah membangun kepengurusan hingga tingkat RT/RW dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta mengidentifikasi lumbung suara tradisional dari sektor buruh dan petani.
“Kampanye dan Isu Strategis, di mana partai mengedepankan diferensiasi isu, seperti kampanye krisis iklim, penanganan dampak bencana (seperti di Sumatra), serta fokus pada perlindungan pekerja sektor informal yang terdampak PHK massal,” katanya.
Selain itu, Exco Partai Buruh NTT juga menyiapkan strategi Politik dan hukum seperti proaktif mengawal kebijakan nasional dan memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas (parlemen dan pencalonan presiden) sebagai peluang untuk meningkatkan perolehan kursi. Kami juga berjuang menghapus ambang batas parlemen nasional untuk keadilan suara.
“Kami juga akan berfokus merekrut calon legislatif yang potensial untuk memastikan perolehan kursi di parlemen, bukan sekadar suara,” ujarnya.
Adapun dalam Musda dan Muscab Partai Buruh NTT baru-baru ini, Sarlina kembali dipercaya untuk memegang nahkoda Exco Partai Buruh NTT. Dirinya didampingi oleh Ariyanto Fernandez selaku Sekretaris dan Lerry Peter Jhon Absalom Haba sebagai Bendahara.