Erick Thohir: Cuma 10 Persen BUMN yang Mampu Berdiri Sendiri

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Dari puluhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada saat ini, Menteri Erick Thohir mengungkapkan hanya 10 persen BUMN yang mampu berdiri tegak. Sisanya tidak siap dari sisi kualitas kerja.

“Kita sudah pelajari selama 7 bulan ini dengan pakar-pakar independen. Kenyataannya sangat menyedihkan 68 persen perusahaan di BUMN siap bahkan dianjurkan untuk bisa konsolidasi. Hanya 10 persen bisa berdiri tegak yang lainnnya tidak siap,” ujarnya di Jakarta, Senin 13 April 2020.

Erick mengatakan, dalam rangka mendorong kinerja BUMN yang semakin baik pihaknya akan melakukan perapihan tenaga kerja Sumber Daya Manusia (SDM). Selama ini mayoritas karyawan banyak digaji untuk datang ke kantor tanpa memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan.

“Saya sedang mengusulkan perubahan ke depan. Bahwa ke depan kita tidak mau juga terima hanya anggaran APBN terus-menerus. Yang mengakibatkan tadi kinerja kita tidak bisa didata dengan baik. Semua yang hadir hanya sebatas terima gaji. Namun kita tidak punya challenging mengenai bagaimana memberikan terbaik,” katanya.

Dia menambahkan, ke depan pihaknya juga tidak mau BUMN hanya mengandalkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk menopang bisnis. Sebab, seharusnya BUMN yang memberikan kontribusi bagi negara dalam bentuk deviden.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini