MINEWS, JAKARTA-Angka kemiskinan di era pemerintah Joko Widodo mengalami penurunan hingga sembilan persen. Hal itu merupakan pembuktian dimana hasil dari berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan.
Turunnya jumlah penduduk miskin dari September 2014 di angka 10.96 persen menurun jadi 9,82 persen pada Maret 2018. Kemudian, Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September menurun kembali 9,66 persen.
“Di penghujung 2019 nanti, angka kemiskinan bisa 9 persen,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperbesar anggaran PKH pada tahun ini dan telah mengubah skema pemberian dana kepada keluarga penerima manfaat dari flat menjadi non flat.
“Menurut pandangan saya, PKH memberikan konstribusi yang substansial dalam program kesejahteraan rakyat, terutama pengurangan kemiskinan tadi,” katanya.
Ia menjelaskan skema non flat berdasarkan tujuh komponen yang ada di dalam keluarga penerima manfaat, yaitu ibu hamil, balita, lansia, disabilitas dan anak sekolah.
“Jadi ini bukan halusinasi dan impian, tapi ini satu program yang sudah berjalan. Saya yakin percepatan penurunan angka kemiskinan, percepatan peningkatan rasio itu akan terwujud,” ujarnya.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 34 triliun untuk bantuan sosial PKH, hal tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan pada 2018 dengan Rp 19 triliun. Untuk jumlah penerimaan bantuan PKH sebanyak 10 juta keluarga pada tahun 2018 dan 2019.
