Epidemiolog Ingatkan Bahaya ‘Perangkap Pandemi’ Saat Kondisi Membaik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Saat ini banyak masyarakat menganggap kondisi pandemi Covid-19 mulai membaik. Epidemiolog UI (Universitas Indonesia) Pandu Riono mengingatkan sebagai sebuah jebakan.

Indonesia dihantam lonjakan kasus Covid-19 sejak bulan Juni 2021 akibat kemunculan varian virus Delta. Pemerintah sampai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, kini PPKM Level 4, demi menekan lonjakan kasus Covid-19. Penerapan PPKM Level 4 yang sudah dimulai sejak 25 Juli 2021 akan berakhir besok, 2 Agustus 2021. Pemerintah belum memutuskan apakah PPKM Level 4 akan diperpanjang atau tidak penerapannya.

Pandu Riono mengatakan ada dua syarat pemerintah bisa menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ia mengatakan kedua hal itu adalah jika masyarakat sudah disiplin menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan pemerintah bisa menerapkan 3T (testing, tracing, treatment) secara besar-besar dan meluas.

”Kalau mau menurunkan level dari 4 ke 3, atau 3 ke 2, itu harus diperkuat. Kalau enggak akan terjadi kenaikan lagi,” kata Pandu.

Pandu mengatakan sepanjang penerapan pembatasan Level 4, sejumlah indikator mungkin terlihat menurun. Namun, ia mengatakan efek ini tak akan bisa dipertahankan jika pemerintah tak melakukan langkah antisipasi apapun setelah menurunkan level pembatasan.

Untuk mencegah kenaikan, Pandu mengatakan maka masyarakat harus benar-benar menerapkan 3M. Ia mempertanyakan pola sosialisasi pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku di tengah masyarakat. Pasalnya, masih banyak bukti tingkat kepatuhan berdisiplin protokol kesehatan yang rendah.

”Harus ada pesan yang disampaikan. Terjadi perubahan perilaku 3M, itu baru berdampak. Kalau cuma konferensi pers, yang tahu cuma yang baca dan nonton media,” kata Pandu.

Pandu juga melihat penerapan 3T oleh pemerintah masih sangat lemah, terutama pelacakan (tracing). Dari satu orang konfirmasi positif, Indonesia hanya dapat melacak kurang dari 5 orang suspek. Padahal target dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saja, mencapai 20-30 orang suspek dari 1 orang konfirmasi positif.

”Padahal kalau kita bisa menemukan orang yang suspek, itu artinya orang itu harus diisolasi. Dengan adanya isolasi itu, maka kita melakukan PPKM terbatas, hanya lokal pada orang yang dianggap suspek. Kalau sekarang kan nasional, semua harus tinggal di rumah,” kata Pandu.

Dengan adanya perubahan perilaku di masyarakat yang lebih menerapkan 3M dan penguatan 3T, Pandu mengatakan diperpanjang atau tidaknya PPKM Level 4 tak akan jadi masalah. Ditambah dengan vaksinasi yang terus menerus, maka ia meyakini hal itu akan dapat membuat pandemi di Indonesia lebih bisa dikendalikan.

Terlepas dari itu, menjelang berakhirnya PPKM Level 4, organisasi relawan LaporCovid-19 mewanti-wanti agar masyarakat tidak kendur dalam meningkatkan kewaspadaan, ”Jangan terlena dengan kondisi pandemi yang ‘terlihat membaik’ di Jawa!” kata LaporCovid-19 di akun Twitter resmi mereka @LaporCovid pada 1 Agustus 2021.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini