Epidemiolog Ingatkan Bahaya ‘Perangkap Pandemi’ Saat Kondisi Membaik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Saat ini banyak masyarakat menganggap kondisi pandemi Covid-19 mulai membaik. Epidemiolog UI (Universitas Indonesia) Pandu Riono mengingatkan sebagai sebuah jebakan.

Indonesia dihantam lonjakan kasus Covid-19 sejak bulan Juni 2021 akibat kemunculan varian virus Delta. Pemerintah sampai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, kini PPKM Level 4, demi menekan lonjakan kasus Covid-19. Penerapan PPKM Level 4 yang sudah dimulai sejak 25 Juli 2021 akan berakhir besok, 2 Agustus 2021. Pemerintah belum memutuskan apakah PPKM Level 4 akan diperpanjang atau tidak penerapannya.

Pandu Riono mengatakan ada dua syarat pemerintah bisa menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ia mengatakan kedua hal itu adalah jika masyarakat sudah disiplin menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan pemerintah bisa menerapkan 3T (testing, tracing, treatment) secara besar-besar dan meluas.

”Kalau mau menurunkan level dari 4 ke 3, atau 3 ke 2, itu harus diperkuat. Kalau enggak akan terjadi kenaikan lagi,” kata Pandu.

Pandu mengatakan sepanjang penerapan pembatasan Level 4, sejumlah indikator mungkin terlihat menurun. Namun, ia mengatakan efek ini tak akan bisa dipertahankan jika pemerintah tak melakukan langkah antisipasi apapun setelah menurunkan level pembatasan.

Untuk mencegah kenaikan, Pandu mengatakan maka masyarakat harus benar-benar menerapkan 3M. Ia mempertanyakan pola sosialisasi pemerintah dalam mendorong perubahan perilaku di tengah masyarakat. Pasalnya, masih banyak bukti tingkat kepatuhan berdisiplin protokol kesehatan yang rendah.

”Harus ada pesan yang disampaikan. Terjadi perubahan perilaku 3M, itu baru berdampak. Kalau cuma konferensi pers, yang tahu cuma yang baca dan nonton media,” kata Pandu.

Pandu juga melihat penerapan 3T oleh pemerintah masih sangat lemah, terutama pelacakan (tracing). Dari satu orang konfirmasi positif, Indonesia hanya dapat melacak kurang dari 5 orang suspek. Padahal target dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saja, mencapai 20-30 orang suspek dari 1 orang konfirmasi positif.

”Padahal kalau kita bisa menemukan orang yang suspek, itu artinya orang itu harus diisolasi. Dengan adanya isolasi itu, maka kita melakukan PPKM terbatas, hanya lokal pada orang yang dianggap suspek. Kalau sekarang kan nasional, semua harus tinggal di rumah,” kata Pandu.

Dengan adanya perubahan perilaku di masyarakat yang lebih menerapkan 3M dan penguatan 3T, Pandu mengatakan diperpanjang atau tidaknya PPKM Level 4 tak akan jadi masalah. Ditambah dengan vaksinasi yang terus menerus, maka ia meyakini hal itu akan dapat membuat pandemi di Indonesia lebih bisa dikendalikan.

Terlepas dari itu, menjelang berakhirnya PPKM Level 4, organisasi relawan LaporCovid-19 mewanti-wanti agar masyarakat tidak kendur dalam meningkatkan kewaspadaan, ”Jangan terlena dengan kondisi pandemi yang ‘terlihat membaik’ di Jawa!” kata LaporCovid-19 di akun Twitter resmi mereka @LaporCovid pada 1 Agustus 2021.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini