Ekspor Komoditas Pertanian akan Naik 3 Kali Lipat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Volume ekspor komoditas pertanian naik tiga kali lipat dari ekspor yang dilakukan saat ini. Sebab, komoditas pertanian Indonesia sangat dibutuhkan negara-negara lain. Hal ini dijanjikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat konferensi pers usai menyaksikan pelepasan ekspor komoditas pertanian di Surabaya, Sabtu, 14 Agustus 2021. ”Ingat, kita negara tropis. Saya harap tidak ada kabupaten/kota di tiap provinsi se- Indonesia yang tidak bisa ekspor. Karena komoditas pertanian sangat dibutuhkan oleh negara-negara lain,” katanya.

Mentan yang hadir di Terminal Petikemas Surabaya berjanji mendorong setiap kabupaten/kota di Indonesia harus bisa mengekspor hasil buminya.

Sementara itu, di Surabaya ekspor dilakukan untuk komoditas pertanian asal sejumlah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan nilai mencapai Rp 1,308 triliun.

Ekspor juga diberangkatkan serentak pada hari ini melalui 17 pintu pelabuhan laut dan udara di Tanah Air dengan tujuan 61 negara, di antaranya Cina, Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Inggris, Jerman, Rusia, Arab Saudi, dan Pakistan.

Syahrul menyebut, ekspor bertajuk “Merdeka Ekspor” itu total volumenya sebanyak 627,39 ribu ton, dan berasal dari subsektor perkebunan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, dengan nilai mencapai Rp 7,29 triliun.

“Secara total, komoditas pertanian yang diekspor berasal dari 371 kabupaten, dan masih ada sekitar 171 kabupaten yang belum melaksanakan ekspor,” ujarnya.

Syahrul mengatakan, ekspor yang berlangsung serentak ini merupakan komitmen pemerintah meningkatkan kinerja ekspor, khususnya di sektor pertanian, terlebih di tengah masa sulit pandemi virus Covid-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kinerja ekspor pertanian terus meningkat. Pada 2020, ekspor pertanian mencapai Rp 450,79 triliun, meningkat 15,54 persen dibanding 2019.

Selanjutnya, pada periode Januari-Juli 2021, nilai ekspor pertanian mencapai Rp 277,95 triliun, atau meningkat 40,2 persen dari periode yang sama di tahun 2020, yang tercatat sebesar 198,13 triliun.

Syahrul yakin di masa mendatang pencapaian angka kinerja itu bisa meningkat hingga tiga kali lipat jika setiap kabupaten/kota di Tanah Air dapat berpartisipasi secara serentak melaksanakan ekspor komoditas pertanian.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini