Eks FPI Buat Ormas Baru, Kalau Berkumpul Tinggal Disikat Lagi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Eks Front Pembela Islam (FPI) merespon pembubaran ormasnya dengan berupaya membentuk organisasi baru bernama Front Persatuan Islam. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menegaskan bahwa tidak sulit bagi pemerintah untuk antisipasi hal ini.

“Tidak sulit antisipasinya kan sudah ketahuan oknum-oknumnya kalau berkumpul lagi ya tinggal kita sikat lagi,” kata Ferdinand, kepada Mata Indonesia News 16 Februari 2021.

Ia menegaskan bahwa transformasi organisasi tersebut dapat dideteksi karena para oknum yang terlibat sudah diketahui pergerakannya.

“Pemerintah punya data tentang oknumnya tokohnya siapa saja mau dibilang apa pun. Kita patut curiga oknum ini berkamuflase dibalik organisasi tentu tujuannya sama dengan organisasi sebelumnya,” kata Ferdinand.

Adapun sebelumnya terdapat 19 deklarator Front Persatuan Islam yang menentang pembubaran FPI, dan diantaranya yaitu Ahmad Sabri dan Munarman.

Namun upaya mereka untuk mendirikan ormas baru sepertinya tidak akan terwujud karena beberapa deklarator sudah ditahan Kejaksaan karena kasus kerumunan di Petamburan. Enam tersangka yang dijerat yaitu Shabri Lubis, Maman Suryadi, Haris Ubaidilah, Ali bin Alwi Alatas dan Habib Idrus.

Mereka terancam dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sementara pimpinan tertingginya Rizieq Shihab dijerat Pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini