Duh! Merpati Belum Bayar Utang Pesangon Rp 318 Miliar ke 1.233 Karyawan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sebanyak tetap PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) diklaim menunggak utang pesangon kepada ribuan karyawannya yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak April 2016.

Menurut Mantan SVP Corporate Planning PT MNA Ery Wardhana, perusahaan tesebut masih belum melunasi pesangon senilai Rp 318,17 miliar untuk 1.233 karyawan yang kena PHK. Bahkan pihak manajemen belum memberikan kepastian kapan pembayarannya dituntaskan.

“Kami hanya minta satu, hak kami diselesaikan,” katanya di Jakarta, Kamis 9 Juli 2020.

Ery mengatakan, meski telah mengantongi surat utang, para karyawan tak bisa berbuat apa-apa. Mirisnya, dari hak 100 persen yang seharusnya diterima para karyawan, PT MNA baru menyanggupi pesangon 50 persen.

Parahnya lagi, pencairan pesangon ikut dipotong dan dicicil dua kali. Bahkan cicilannya baru dibayar sekali, sementara cicilan keduanya tak terlunasi hingga sekarang.

“Terakhir bayar itu 31 Desember 2018. Ini sudah 2020,” ujar Ery.

Selain itu, PT MNA juga diketahui belum menyelesaikan kewajiban pembayaran Hak Dana Pensiun dengan perkiraan Nilai Solvabilitas Awal adalah sebesar Rp 94,88 miliar, dengan jumlah peserta 1.744 orang yang di dalamnya ada 672 pensiunan/senior.

“Itu akibat dibubarkannya Dana Pensiun oleh Dirut Merpati sejak 22 Januari 2015, dan tidak ada kepastian kapan pembayaran akan diselesaikan,” kata Ery.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini