 dan pemilihan legislatif (pileg). ){kind=link}
MATA INDONESIA, JAKARTA – Masyarakat Indonesia ternyata tidak ingin mengulang pemilu 2019 yang menyatukan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
Hal itu terungkap dari survei dua lembaga yaitu Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) yang meluncurkan hasil survei terkini mengenai proyeksi politik 2024.
“Masyarakat responden kami di bawah itu menginginkan Pileg dan Pilpres itu untuk dipisah. Jadi ini juga menjadi masukan partai politik, bahwa masyarakat yang menginginkan Pileg dan Pilpres itu dipisah presentasenya di angka 56,4 persen,” ujar Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, di Jakarta, Minggu.
Alasan responden sederhana, yaitu karena merasa infrastruktur politik di Indonesia untuk menunjang kedua pemilu itu belum maksimal.
Selain itu, banyaknya kasus petugas pemilu yang meninggal dunia juga menjadi catatan penting masyarakat.
Mereka menyatatakan harus dipikirkan secara seksama bagaimana proyeksi pemilu 2024 tidak membuat catatan-catatan buruk dari masyarakat itu kembali terulang.
Namun, masih ada masyarakat yang menilai pemilihan legislatif dan presiden sebaiknya tetap disatukan. Jumlah yang memilih sekitar 36,8 persen. Alasannya bisa membuat efisien
Kendati mayoritas masyarakat memilih kedua pemilihan itu dilaksanakan dipisah, ada 36,8 persen masyarakat yang masih menganggap Pileg dan Pilpres serentak masih baik untuk dilakukan karena dapat mengefisienkan waktu politik hadir di tengah masyarakat.
Penggabungan kedua pemilihan itu juga dianggap dapat mengefisienkan penggunaan anggaran.
Efisiensi tersebut, kata dia, sejalan dengan harapan publik untuk mewujudkan Indonesia maju dan makmur dalam setiap penyelenggaraan pemilu yang presentasenya mencapai 70,5 persen.