Dua Pemimpin Timur Tengah Berharap Biden Hidupkan Kembali Dialog Perdamaian

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Raja Yordania, Abdullah bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas pada Minggu (29/11). Kedua pemimpin berharap Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Joe Biden akan menghidupkan kembali dialog damai mengenai solusi konflik Arab-Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Setelah bertemu dengan Presiden Abbas di pelabuhan Laut Merah Aqaba, Raja Abdullah mendukung sepenuhnya negara Palestina. Dalam beberapa bulan terakhir, sang Raja juga mengatakan, kebijakan Israel dan rencana perdamaian Presiden Donald Trump di Timur Tengah akan menyebabkan konflik.

“Yang Mulia menekankan Yordania berdiri dengan semua sumber dayanya bersama warga Palestina dalam mencapai hal sah mereka untuk mendirikan negara merdeka,” kata Raja Abdullah dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters, Senin, 30 November 2020.

Raja Abdullah merupakan pemimpin Arab pertama yang melakukan dialog dengan Biden, sejak memenangkan Pemilihan Presiden AS. Sang Raja berharap untuk bekerja sama dalam “mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.”

Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, AS telah membalikkan beberapa dekade kebijakan mengenai konflik tersebut. Paman Sam menahan diri untuk tidak mendukung solusi dua negara, formula internasional lama yang membayangkan negara Palestina hidup berdampingan dengan Israel.

Dalam komunikasi lainnya, kedua pemimpin di Timur Tengah itu mengatakan Israel berusaha untuk memaksakan realitas baru dengan menganeksasi dan mempercepat pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang mereka duduki.

Pemerintahan Trump juga membuat marah Yordania dan negara-negara Arab lain, ketika AS mengatakan permukiman Israel di Tepi Barat tidak melanggar hukum internasional.

Abbas yang tiga tahun lalu memutuskan kontak dengan pemerintahan Trump akan berkunjung ke Kairo guna mencari dukungan bagi kebangkitan pembicaraan damai berdasarkan solusi dua negara, demikian dikatakan seorang diplomat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini