Dua Kali Sri Mulyani Turun Tangan, Asli Anies Baswedan Gak Becus Urus Anggaran Pemerintah

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memperbaiki kualitas APBD DKI Jakarta, setelah anggaran aneh bermunculan termasuk pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar. Artinya Anies Baswedan benar-benar gak becus mengurus anggaran pemerintah, sehingga Sri Mulyani harus dua kali terpaksa turun tangan memperbaiki instansi yang dipimpin Anies Baswedan.

“Kita nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan kualitas dari APBD. Tentunya dan berbagai hal nanti akan kita koordinasikan bersama,” ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 1 November 2019, menanggapi anggaran Lem Aibon tersebut.

Hal yang sama pernah dilakukan Sri Mulyani pada Pemerintahan Jokowi periode pertama di Kabinet Kerja. Masalahnya juga overbudgeting seperti sekarang.

Saat itu dia harus turun tangan membenahi sistem perencanaan penganggaran (budgeting) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ketika menterinya adalah Anies Baswedan.

Pemicunya adalah adanya kelebihan anggaran tunjangan profesi guru (TPG) di APBN Perubahan 2016. Jumlahnya fantastis yaitu Rp23,3 triliun.

Langkah yang dilakukan Ani, panggilan akrab Sri Mulyani tersebut adalah melakukan pemangkasan. Akibatnya anggaran TPG 2016 yang semula senilai Rp 70 triliun tinggal Rp 46,7 triliun saja.

Saat itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga menegaskan bahwa nilai seluruh TPG jauh di bawah angka Rp 70 triliun.

3 KOMENTAR

  1. Sangat tendensius bgt nih judulnya, ga berimbang. Waktu zaman ahok, ada skpd yg keliru, yg disalahkan skpdnya, ahok seperti pahlawan. Nah kalau skrg knp gubernurnya yg disalahkan, pdhl yg salah skpdnya

  2. Ibu Sri Mulyani memang harus kontrol utk memastikan anggaran yang bijaksana.Tapi kejanggalan pada anggaran DKI tidak boleh ditimpakan ke gubernur anis. Harus cek ricek dulu apa, mengapa, bagaimana, dan oleh siapa, kejanggalan itu bisa muncul. Jangan sampai ada produsen fitnah di negeri ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat dan Jalan Menuju Kesetaraan Pendidikan

*) Oleh : Gavin AsaditPemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda pemerataan pendidikanmelalui Program Sekolah Rakyat yang pada 2026 menjadi salah satu prioritas utamapembangunan sumber daya manusia nasional. Pemerintah memandang pendidikan berkualitastidak boleh hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus dapat diakses seluruhanak Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan wilayah denganketerbatasan fasilitas pendidikan. Karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai langkah strategisnegara untuk membuka akses pendidikan gratis, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakatpaling rentan di berbagai daerah. Program ini dinilai menjadi wujud nyata kehadiran pemerintahdalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraihmasa depan yang lebih baik.Pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi bagian daritarget besar pemerintah untuk membangun 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 mendatang. Pemerintah menilai pembangunan pendidikan harus bergerak lebih cepat agar kesenjangan sosialakibat ketimpangan akses pendidikan dapat ditekan secara bertahap. Melalui konsep sekolahberbasis asrama, pemerintah ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampumemperoleh lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung perkembangan akademikmaupun pembentukan karakter secara optimal....
- Advertisement -

Baca berita yang ini