Dorong Jadi Presiden Tiga Periode untuk Tampar dan Jerumuskan Jokowi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Mereka yang mendorong Jokowi untuk menjadi presiden tiga periode kemungkinan besar ingin menjerumuskan atau menampar muka.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD yang dikutip, Selasa, 16 Maret 2021.

“Presiden Jokowi tak setuju adanya amandemen lg. Bahkan pd 2/12/2019 mengatakan bhw kalau ada yg mendorongnya menjadi Presiden lagi maka ada 3 kemungkinan: 1. Ingin menjerumuskan; 2. Ingin menampar muka,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, salah satu alasan penting bangsa ini membubarkan Orde Baru dan melakukan Reformasi 1998 adalah karena masa jabatan presiden yang tidak dibatasi.

Maka, MPR pun mengamandemen UUD 1945 yang diantaranya mengatur masa jabatan presiden hanya dua periode saja.

Sebelum Presiden Jokowi juga sudah menegaskan langsung tidak berniat dan berminat menjabat hingga tiga periode.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Moratorium SPPG dan Komitmen Menjaga Keberlanjutan Program Gizi Nasional

Oleh : Antonius UtomoKeputusan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberlakukan moratorium pembangunan dan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) barumemunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai kebijakantersebut sebagai langkah yang berpotensi memperlambat perluasan Program Makan BergiziGratis (MBG), sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai upaya strategis untukmemperkuat fondasi program sebelum dilakukan ekspansi lebih lanjut. Di tengah berbagaipandangan tersebut, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa moratorium bukanlahpenghentian program, melainkan bagian dari proses evaluasi guna memastikan keberlanjutandan kualitas layanan gizi nasional.Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitassumber daya manusia Indonesia. Sejak diluncurkan, program ini terus mengalami perluasancakupan dengan dukungan ribuan SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Bahkan, BGN mencatat pembangunan puluhan ribu SPPG dalam kurun waktu yang relatif singkat sebagaibentuk percepatan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok rentan. Di saat yang sama, skala program yang semakin besar menuntut adanyasistem tata kelola yang semakin kuat dan terukur.Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono menegaskan bahwa moratorium...
- Advertisement -

Baca berita yang ini