Dorong Dunia Usaha Bangkit, Jokowi: Bupati Wajib Gunakan Produk Lokal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong agar dunia usaha di Indonesia bisa bangkit di masa pandemi. Kali ini dirinya mewajibkan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk menggunakan produk lokal dalam setiap proyek pemerintah.

“Setiap proyek yang ada, wajib menggunakan produk lokal. Jangan sekali-kali membeli untuk proyek pemerintah, itu membeli produk asing,” kata Presiden acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021.

Menurut Presiden, dengan penggunaan produk lokal, dunia usaha di Tanah Air bisa kembali bangkit.

Pada kesempatan itu, para bupati dari seluruh Indonesia mengikuti melalui daring Musyawarah Nasional (Munas) V yang resmi dibuka Presiden dari Istana Negara.

Presiden juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh bupati di berbagai daerah yang dalam setahun terakhir bekerja keras menghadapi pandemi Covid-19.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh bapak, ibu bupati yang dalam setahun ini bekerja keras melayani dan mendampingi rakyat menghadapi pandemi,” kata Presiden.

Jokowi pun meminta para bupati melakukan konsolidasi anggaran. APBD tidak harus dibagi rata kepada semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

”Rencana APBD harus dilihat betul-betul, buka secara detail, ke mana larinya, output-nya apa, outcome-nya apa. Jangan membelanjakan, sudah sering saya sampaikan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, semua, semua, semua, kita nggak punya skala prioritas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, para bupati se-Indonesia saat ini terus mengawal efektivitas belanja daerah di tengah refocusing anggaran. Apkasi telah membahas soal refocusing APBD dalam pra-munas pekan lalu.

”Sesuai arahan Presiden Jokowi, para bupati berkomitmen mengoptimalkan APBD sebagai instrumen fiskal untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi, dengan lebih banyak menerapkan pendekatan ‘demand side’,” katanya.

Seperti disampaikan Presiden, APBD harus berujung pada pada peningkatan belanja atau konsumsi rumah tangga warga, sehingga ekonomi bergerak, industri berproduksi, dan lapangan kerja kembali terbuka.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stabilitas Nasional Pasca Pilkada Merupakan Tanggung Jawab Bersama

JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang baru saja berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia, telah menunjukkan kemajuan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini