DKI Jakarta dan Jabar Mendominasi Kasus Transmisi Lokal Covid-19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – DKI Jakarta dan Jawa Barat mendominasi angka kasus transmisi lokal berdasarkan laporan harian situasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat mudik Lebaran 2022, Selasa 26 April 2022.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan kasus transmisi lokasi di DKI Jakarta mencapai 145 kasus. Kemudian penularan importasi kasus dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) sebanyak 54 kasus. Sehingga total kasus terkonfirmasi di wilayah itu mencapai 199 kasus.

Sedangkan transmisi lokal di Jawa Barat 104 kasus. Jumlah tersebut berkontribusi pada penambahan angka kasus harian secara nasional yang mencapai 576 kasus. Jumlah itu mengalami penambahan sehari sebelumnya yang mencapai 317 kasus.

Angka kesembuhan harian Covid-19 bertambah 4.058 orang. Dengan penambahan angka kesembuhan itu, total yang sembuh dari Covid-19 sejak Maret 2020 berjumlah 5.879.141 orang.

Satgas mencatat penambahan angka kesembuhan Covid-19 terbanyak di Provinsi Jawa Barat sebanyak 3.247 orang. DKI Jakarta 232 orang. Banten 80 orang, dan Jawa Tengah 73 orang.

Sedangkan penambahan kasus meninggal tercatat sebanyak 30 orang. Terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, yakni sembilan jiwa, Jawa Timur empat jiwa dan Kalimantan Tengah tiga jiwa.

Satgas Covid-19 juga mencatat jumlah kasus aktif yang mencakup penderita Covid-19 menjalani perawatan dan isolasi mandiri sebanyak 9.739 kasus. Atau turun 3.512 orang dari hari sebelumnya 25 April 2022.

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi mengidentifikasi, setidaknya ada empat hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

  • Pertama, apabila disiplin protokol kesehatan rendah.
  • Kedua, apabila mobilitas masyarakat tinggi.
  • Ketiga, apabila cakupan vaksinasinya rendah.
  • Keempat adanya varian baru.

Sonny menambahkan masyarakat wajib menggunakan masker kain atau masker medis yang sesuai dengan situasi. “Sebagian orang mungkin lebih senang memakai masker kain dengan kondisi wabah Covid-19 yang relatif terkendali. Namun, pemakaian masker kain sebenarnya tidak cocok pada situasi mudik yang padat,” katanya.

Warga juga harus melengkapi vaksinasi Covid-19 sebelum mudik. Kombinasi langkah-langkah ini menurut Sonny akan efektif mencegah infeksi Covid-19 saat mudik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini