MATA INDONESIA, JAKARTA – Lebih dari tiga bulan junta militer Myanmar duduk di kursi pemerintahan usai menggulingkan dan menangkap pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi. Berbagai kecaman dan sanksi pun datang menghampiri para pemimpin junta militer.
Meski demikian, junta militer tetap abai dan tak terpengaruh dengan berbagai kecaman maupun sanksi yang menghampiri. Hingga saat ini, para pemimpin junta militer juga tidak menunjukkan tanda-tanda atau niat untuk berdamai dengan gerakan pro-demokrasi.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menekan junta militer Myanmar agar menjalankan resolusi yang diajukan ASEAN demi mengakhiri krisis politik yang terjadi sejak awal Februari.
“Saya meminta kepada DK dan Majelis Umum PBB memberikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan ASEAN dan menggunakan pengaruhnya pada pihak terkait di Myanmar agar menerima fasilitas ASEAN dalam penyelesaian masalah di Myanmar,” ucap Retno Marsudi dalam jumpa pers virtual, Jumat, 21 Mei 2021.
Mantan Duta Besar Belanda, Islandia, dan Norwegia itu kemudian menyampaikan beberapa hal usai menghadiri pertemuan negara-negara anggota PBB di New York, Amerika Serikat (20/5). Salah satunya adalah Majelis Umum dan DK PBB mengapreasi langkah Indonesia dalam mencari cara bagi penyelesaian konflik dalam negeri yang terjadi di Myanmar.
“Presiden Majelis Umum dan Presiden DK PBB juga menyatakan dukungan kepada ASEAN termasuk pelaksanaan five points of consensus dari ASEAN Leader’s Meeting yang diselenggarakan di Jakarta bulan lalu,” sambung Retno.
Sebagai catatan, lima konsensus hasil dari KTT ASEAN yang dilaksakan di Jakarta, Indonesia (24/5), di antaranya: kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.
Sementara Majelis Umum PBB dilaporkan akan mengajukan resolusi yang mendesak penghentian berbagai kerja sama penjualan senjata kepada junta militer Myanmar. Akan tetapi, draf yang seharusnya dibahas pada Selasa (18/5), harus ditunda demi mendapat dukungan lebih banyak dari 193 negara anggota Majelis Umum PBB.
Selain soal senjata, dalam draf rancangan resolusi itu juga mendesak militer Myanmar mencabut status darurat militer, menghentikan kekerasan terhadap aksi unjuk rasa damai, mendesak militer Myanmar berhenti menyerang, serta tidak lagi melecehkan dan melarang tenaga kesehatan.
Selain itu membebaskan aktivis hak asasi manusia, anggota serikat buruh dan awak media dalam melaksanakan tugas, serta mendesak junta militer Myanmar untuk mencabut pembatasan akses internet dan media sosial.