MATA INDONESIA, JAKARTA-Kegiatan pertambangan liar tak berizin atau PETI memang marak terjadi di Indonesia. Walaupun sudah ditertibkan, namun masih saja aktivitasnya selalu ada, diduga ada keterlibatan pejabat dan aparat dalam pertambangan liar tersebut.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin mengatakan pertambangan ilegal tersebut juga merugikan negara lantaran tidak membayar pajak, royalti, hingga tidak menyalurkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Menurut dia, sudah banyak sekali luas wilayah negara yang kini hancur akibat kegiatan pertambangan liar. Hal itu pun kian menjamur akibat adanya keterlibatan para pejabat dan pihak berwenang.
“Kita semua berkontribusi dalam kesalahan ini, termasuk petugas-petugas, aparat-aparat, pejabat-pejabat yang seharusnya berperan dalam meniadakan PETI malah terlibat,” katanya.
Ridwan menyatakan, kegiatan pertambangan liar ini bisa ditumpas jika seluruh pihak aktif melakukan gerakan bersama.
“People power ini lah yang bisa memberantas PETI. Sudah berpuluh-puluh tahun, berbagai langkah, berbagai regulasi dibuat, tapi belum bisa terlaksana. Mari kita jadikan gerakan pemberantasan PETI ini sebagai people power, gerakan bersama,” katanya.
Salah satu tambang liar yakni pertambangan emas tanpa izin di lokasi PT Bulawan Daya Lestari (BDL) di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara yang baru-baru ini ditertibkan.
“PETI adalah sebuah keserakahan. Orang-orang yang hanya ingin mengeruk keuntungan dari sumber daya alam yang ada tanpa mengindahkan peraturan yang ada,” ujarnya.
