Di Penghujung Masa Jabatan, Trump Perketat Sanksi Terhadap Iran

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Di penghujung masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump berencana memperketat sanksi terhadap Iran. Hal ini diungkapkan oleh utusan utama AS untuk Iran, Elliot Abrams.

Abrams pun berharap Presiden AS terpilih, Joe Biden akan melanjutkan kebijakan Presiden Trump terhadap Iran. Hal ini demi mengurangi ancaman regional dan global yang ditimbulkan Teheran, khususnya soal nuklir.

Selain itu, Abrams turut melayangkan pujian untuk Penasihat Keamanan Nasional Biden yang juga merupakan calon Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, sebagai sosok yang hebat.

Berbicara mengenai mengenai nuklir, Biden berjanji akan membawa kembali AS ke Pakta Nuklir 2015, dengan syarat Teheran mematuhi poin-poin yang sudah ditetapkan. Namun, Abrams memperingatkan untuk tidak membuat kesalahan seperti Presiden Barrack Obama dengan menegosiasikan kesepakatan nuklir dengan Iran tahun 2015.

Dalam acara yang digelar secara virtual dengan Beirut Institue, Abrams mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Trump berencana terus menekan Iran dengan sanksi yang berkaitan dengan senjata pemusnah massal juga pelanggaran hal asasi manusia.

“Dan satu pekan setelah itu dan satu pekan setelahnya, sepanjang Desember dan Januari, akan ada sanksi senjata, yang berhubungan dengan senjata pemusnah massal, yang berhubungan dengan hak asasi manusia, jadi hal ini akan berlanjut selama dua bulan hingga selesai,” tutur Abrams, melansir Reuters, Kamis, 26 November 2020.

“Kami pikir pemerintahan Biden memiliki kesempatan besar karena pengaruh sanksi terhadap Iran begitu besar. Bila kami menghilangkan pengaruh yang kami miliki, maka akan sangat tragis dan bodoh, tetapi bila kami menggunakannya saya pikir ada kesempatan untuk meraih perjanjian konstruktif untuk mengatasi masalah-masalah itu,” tuntasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini