MINEWS.ID, JAKARTA – Di hari terakhir masa tugasnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), meninggalkan warisan berharga untuk kesejahteraan dunia yaitu Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (Indonesian Agency for International Development/Indo Aid).
Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi peluncuran lembaga tersebut dilakukan JK di Kementerian Luar Negeri, Jum’at 18 Oktober 2019.
Retno menegaskan Indonesia Aid adalah perangkat diplomasi yang dapat memperkuat kontribusi dan peran Indonesia di dunia internasional
“Melalui Indonesia Aid, Indonesia dapat melakukan “walk the talk†untuk mendorong kemitraan global dalam pembangunan,†ujar Retno.
Indonesia Aid juga akan memperkokoh mekanisme kerja sama Selatan – Selatan dan Triangular.
Anggaran lembaga itu dari bunga dana abadi APBN RI yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2018, dana yang dialokasikan untuk Indo Aid mencapai Rp 1 triliun, sementara pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi Rp 2 triliun.
Dana tersebut bisa dipergunakan sebagai bantuan bencana alam maupun kemanusiaan, atau program-program pengembangan kapasitas bagi negara lain.
Untuk tahun ini, lima negara Pasifik dan dua negara ASEAN diproyeksikan menerima Indo Aid, yaitu Tuvalu, Nauru, Solomon Island, Fiji, Kiribati, serta Myanmar dan Filipina.
Sebelumnya, pemberian bantuan internasional dari Indonesia berada di beberapa kementerian/lembaga. Pola seperti itu menghambat proses pemberian bantuan karena waktu pencairannya yang lama.
Dengan diluncurkannya Indo Aid, anggaran bantuan internasional dari berbagai K/L dapat dikumpulkan di satu lembaga, agar tujuan pemberian bantuan lebih terfokus.
Pengelolaan dan kebijakan terkait Indo Aid berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
