Depok dan Tasikmalaya Wilayah yang Paling Tidak Patuh Prokes se-Jawa Barat

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil, mengatakan jika Kota Depok dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi daerah se-Provinsi Jawa Barat yang tidak taat pada aturan protokol kesehatan (prokes).

Hal tersebut ia sampaikan pada tanggal Senin, 18 Januari 2021.

Mantan Wali Kota Bandung itu mengungkapkan jika Kota Depok dianggap paling tidak patuh dalam menerapkan social distancing. Sedangkan, Kabupaten Tasikmalaya dinilai paling tidak patuh untuk mengenakan masker.

Hal tersebut dikatakan Ridwan Kamil saat mengumumkan hasil evaluasi penanganan Covid-19 di sejumlah daerah di Jabar. Menurut Ridwan kamil, untuk kategori kedisiplinan, Kota Bekasi dinilai paling taat dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes).

“Yang tidak patuh menjaga jarak adalah Kota Depok. Yang paling tidak patuh mengenakan masker adalah Kabupaten Tasikmalaya. Nanti detailnya saya share ya” katanya.

Sementara itu, Kota Bekasi dinilai menjadi kota paling patuh se-Jawa Barat dalam menjalankan protokol kesehatan. “Walau belum sempurna. Tapi, Kota Bekasi menjadi yang paling disiplin dibandingkan yang lain” katanya.

Pria yang kerap disapa Kang Emil itu mengatakan jika metode penilaian tersebut didasari dari hasil pemantauan lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP, Polri, serta TNI.

Ia pun mengungkapkan apresiasinya untuk masyarakat Kota Bekasi di akun twitter miliknya, @ridwankamil, “Pertahankan prestasi untuk Kota Bekasi dan kepada yang kurang patuh mohon memperbaiki disiplin dan kepatuhan demi kebaikan bersama”.

Sementara untuk daerah yang tidak patuh, Ridwan berpesan kepada pejabat setempat untuk terus mengedukasi masyarakatnya mengenai protokol kesehatan. “Karena tingkat kepatuuhan di Jawa Barat itu antara 60 – 70 persen, dari rata-rata sebelum PPKM 50-an persen. Sekarang, naik memakai maskernya ke angka 60-an persen dan jaga jaraknya 60-an persen” tulisnya.

Reporter: Diani Ratna Utami

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini