MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Warga Myanmar yang menentang kudeta menyambut baik sanksi baru dari Inggris dan Kanada. Sebelumnya, negara super power, Amerika Serikat menegaskan akan menjatuhkan sanksi untuk semua pihak yang terlibat kudeta pada 1 Februari lalu.
Pemimpin dan aktivis pemuda, Thinzar Shunlei Yi mengapresiasi pembekuan aset yang dilakukan Inggris dan larangan perjalanan tiga jenderal serta sejumlah langkah untuk menghentikan bantuan apa pun yang membantu militer. Sedangkan Kanada akan mengambil tindakan terhadap sembilan pejabat militer.
“Kami mendesak negara-negara lain untuk memiliki tanggapan yang terkoordinasi dan bersatu. Kami akan menunggu pengumuman sanksi UE,” tulis pemimpin dan aktivis pemuda Thinzar Shunlei Yi dalam akun Twitter-nya, melansir Reuters, Jumat, 19 Februari 2021.
Junta Myanmar belum bereaksi terhadap sanksi baru tersebut. Pada Selasa (16/2), seorang juru bicara militer Myanmar mengatakan pada konferensi pers bahwa sanksi telah diperkirakan.
Ada sedikit sejarah tentang jenderal Myanmar yang menyerah pada tekanan asing dan mereka memiliki hubungan yang lebih dekat dengan negara tetangga Cina dan Rusia, yang telah mengambil pendekatan yang lebih lembut daripada negara-negara Barat yang telah lama kritis.
Menambah tekanan diplomatik, Jepang menyutujui langkah India, Amerika Serikat, dan Australia tentang perlunya demokrasi dipulihkan dengan cepat setelah pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan oleh militer.
Sebelumnya, pemimpin Junta Min Aung Hlaing mendapatkan sanksi dari negara-negara Barat menyusul tindakan keras terhadap minoritas Muslim Rohingya, tahun 2017.
“Memberi sanksi kepada para pemimpin militer sebagian besar bersifat simbolis, tetapi tindakan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan militer akan jauh lebih efektif,” kata Mark Farmaner, Direktur kelompok Kampanye Burma Inggris dalam menanggapi sanksi tersebut.
Tentara merebut kembali kekuasaan setelah menuduh penipuan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi, menghentikan transisi menuju demokrasi yang telah dimulai pada 2011 dan menahannya dan ratusan lainnya.
