 mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran Mahasiswa dan Generasi Muda dalam Menyikapi Isu Terkini Terkait Kebijakan Pemerintah” dalam rangkaian kegiatan IPDA Jateng Tour 2024.){kind=link}
Mata Indonesia – Ikatan Pemuda Penggerak Desa Indonesia (IPDA) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran Mahasiswa dan Generasi Muda dalam Menyikapi Isu Terkini Terkait Kebijakan Pemerintah” dalam rangkaian kegiatan IPDA Jateng Tour 2024.
Forum ini menjadi ruang strategis bagi mahasiswa dan pemuda untuk melakukan refleksi dan menyuarakan kritik konstruktif terhadap arah kebijakan pemerintah dari perspektif akar rumput.
Ketua IPDA Jawa Tengah, Nadhif Nashrulloh, M.H., turut hadir langsung memimpin kegiatan tersebut.
“Ini pentingnya peran pemuda desa dalam memperkuat proses demokrasi deliberatif di tingkat lokal,” ujar Nadhif dikutip Jumat 25 April 2025.
FGD ini diikuti oleh puluhan mahasiswa dan aktivis desa dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Tiga isu utama yang menjadi sorotan diskusi meliputi efisiensi anggaran negara, revisi RUU TNI, dan program makan bergizi gratis.
- Efisiensi Anggaran: Harus Tepat Sasaran dan Tidak Merugikan Daerah
Sebagian besar peserta FGD mengkritisi praktik efisiensi anggaran yang dianggap tidak terencana dengan baik.
Pemangkasan anggaran di sejumlah sektor publik, terutama di wilayah tertinggal, justru dinilai menghambat pelayanan dasar masyarakat.
Direktur Eksekutif Riset IPDA, Muhammad Sakur yang juga mahasiswa Magister Kepemimpinan Inovasi Kebijakan UGM menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan yang adil dan transparan.
“Penting ini jadi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pengawasan anggaran harus benar-benar kuat,” ujar Sakur.
Menurutnya, IPDA berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah dengan pendekatan kolaboratif dan konstruktif, melibatkan generasi muda sebagai elemen kunci dalam membentuk kebijakan publik yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat.
- Revisi RUU TNI: Ancaman terhadap Supremasi Sipil
Rencana revisi Undang-Undang TNI yang sedang dibahas di DPR RI menjadi perhatian serius dalam diskusi.
Peserta FGD menilai wacana pelibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil merupakan langkah mundur dalam praktik demokrasi sipil.
IPDA menggarisbawahi pentingnya menjaga batas wewenang antara militer dan sipil.
Dengan banyaknya posisi sipil strategis yang kini ditempati oleh perwira aktif maupun purnawirawan TNI/Polri, kekhawatiran atas bergesernya prinsip supremasi sipil menjadi semakin relevan.
IPDA menegaskan bahwa demokrasi yang sehat harus menjunjung tinggi pembagian peran yang jelas antara unsur militer dan sipil dalam sistem pemerintahan.
- Program Makan Bergizi Gratis: Gagasan Baik yang Perlu Pengawasan
Program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat mendapat sambutan positif dari mahasiswa.
Program ini dinilai potensial untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan ketahanan pangan, khususnya di daerah tertinggal. Namun, tantangan transparansi dan efektivitas distribusi menjadi perhatian utama.
IPDA memberikan sejumlah rekomendasi agar program ini berjalan optimal
Melibatkan koperasi petani lokal dan UMKM sebagai pemasok bahan makanan.
Membangun sistem pengawasan berbasis komunitas guna mencegah penyimpangan anggaran dan data.
Mengintegrasikan edukasi gizi dan pemberdayaan keluarga agar tercipta kemandirian, bukan ketergantungan.
Pemuda Sebagai Subjek, Bukan Objek Pembangunan
IPDA menegaskan pentingnya pelibatan aktif generasi muda dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan publik. FGD ini membuktikan bahwa mahasiswa dan pemuda desa memiliki kapasitas kritis dan kontribusi nyata dalam pembangunan demokrasi yang partisipatif.
“Sudah waktunya pemuda desa tidak hanya menjadi penonton, tetapi tampil sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan,” ujar Muhammad Sakur.