Demokrasi Bermartabat Terwujud Lewat Sinergi Aparat dan Masyarakat

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Demokrasi bermartabat tidak lahir begitu saja, melainkan melalui kolaborasi erat antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta stabilitas nasional. Sinergi ini menjadi pondasi penting untuk menciptakan ruang demokrasi yang sehat, aman, dan berkeadaban.

Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario mengatakan TNI dan Polri merupakan garda terdepan dalam melindungi rakyat sekaligus memastikan jalannya demokrasi berjalan dengan damai. Pihaknya mengungkapkan bahwa komitmen kedua institusi pertahanan dan keamanan tersebut menjadi benteng kokoh bangsa.

“Tanpa TNI-Polri, mustahil kita bisa menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Soliditas aparat adalah bukti nyata hadirnya negara untuk rakyat,” tegas Mario

Mario menambahkan, keberadaan TNI dan Polri tidak hanya soal menjaga keamanan, tetapi juga memastikan proses demokrasi berlangsung tanpa gangguan.

“Harapan kami, TNI dan Polri tetap kuat melindungi rakyat dan tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan persatuan bangsa,” ujarnya.

Selain itu, peran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat demokrasi. Salah satu bentuknya terlihat dari langkah Polres Metro Jakarta Barat yang mengukuhkan pengurus “Ojol Kamtibmas”. Program ini mengajak pengemudi ojek online untuk turut serta menjaga keamanan lingkungan melalui kemitraan bersama kepolisian.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Twedi Aditya Bennyahdi, menyatakan bahwa program tersebut merupakan wujud nyata kehadiran polisi yang merangkul masyarakat.

“Kita ingin bersinergi menjaga Jakarta Barat tetap aman dan nyaman, sesuai arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, yaitu Jaga Jakarta,” ujarnya.

Twedi menilai, kehadiran ojol sebagai mitra kepolisian akan mempercepat deteksi potensi gangguan kamtibmas.

“Hadirnya Ojol Kamtibmas menjadi simbol kolaborasi antara aparat dan masyarakat, bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas polisi semata, melainkan tanggung jawab bersama demi terciptanya Jakarta Barat yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Ojol NKRI, Soplo menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut. Ia mengaku keberadaan program ini bukan hanya meningkatkan rasa aman di masyarakat, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap keamanan lingkungan.

“Sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi bukti bahwa demokrasi bermartabat dapat terwujud melalui kerja sama nyata,” ungkapnya.

Dengan komitmen bersama menjaga keamanan dan persatuan, bangsa Indonesia mampu menghadirkan demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga berkeadaban dan menyejahterakan rakyat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini