Demo Tolak Harga BBM Naik, Hutang Pemerintah bukan Tanggung Jawab Rakyat

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Aksi Unjuk Rasa menolak BBM naik akan digelar di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Petramax dan Solar.

Salah satu aliansi masyarakat yang akan turun ke lapangan untuk menentang kenaikan BBM ini adalah Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI). Aliansi yang bermarkas di Yogyakarta ini rencananya akan menurunkan anggotanya untuk melakukan aksi demo kepada pemerintah. Menurut Koordinator ARPI Dani Eko Wiyono, pemerintah harus segera mencabut aturan kenaikan BBM yang bisa menyengsarakan rakyat banyak. ”Hutang negara itu bukan tanggung jawa rakyat tapi pemerintah,” ujarnya.

Dani mengetuk hati nurani para pejabat supaya fokus memikirkan kesejahteraan rakyat kecil dan tidak hanya bicara soal angka. ”Suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka saat penguasa negeri ini menyakiti rakyat maka sama saja kalian sedang menyakiti Tuhan. Dan ketika itu terjadi negeri ini takkan pernah damai,” katanya.

Ia bersama kawan-kawannya di aliansi ini akan meminta pertanggungjawaban pemerintah yang sudah melakukan kekacauan dan kesulitan bagi bangsa ini.  Aliansi ini terbentuk karena kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang tak pernah peduli dengan persoalan yang terjadi saat ini. Harga kebutuhan pokok akan meningkat, biaya produksi dan transportasi juga akan naik.

Kepada pemerintah, Aliansi ini menyatakan sikap

* Menolak kenaikan BBM dan turunkan harga BBM.
* Turunkan harga bahan / bahan kebutuhan pokok.
* Naikkan upah buruh sebesar 25%

Reporter: M Fauzul Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mengapresiasi Upaya Terpadu Lembaga Negara Berantas Judi Daring

Oleh : Andika Pratama Maraknya praktik judi daring di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapitelah menjelma menjadi ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan digital nasional. Modus operandi yang semakin canggih, jaringan lintas negara, hingga keterlibatanakun bank dan dompet digital membuat praktik ini tak lagi bisa ditanggulangi oleh satu lembagasecara terpisah. Dalam konteks inilah pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menanganijudi daring dengan pendekatan yang sistemik dan menyeluruh. Penindakan terhadap judi daring tidak bisa dilakukan secara sporadis atau parsial. KepalaEksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menegaskanbahwa pendekatan yang diperlukan harus menyentuh semua sisi: dari pencegahan, edukasi, deteksi, hingga penindakan. Tidak cukup hanya mengandalkan kerja sama bilateral seperti antaraOJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melainkan diperlukan sinergi kolektifyang melibatkan seluruh komponen pengawasan dan penegakan hukum negara. Upaya pemblokiran rekening terindikasi judi daring adalah langkah penting yang telah dilakukanOJK bersama perbankan. Berdasarkan data Komdigi, sekitar 17 ribu rekening telah diblokirkarena dicurigai terkait dengan transaksi judi daring. Namun, kerja teknis ini hanya akan efektifbila didukung oleh sistem identifikasi yang kuat. Penggunaan parameter dalam mendeteksiaktivitas mencurigakan, analisis nasabah, hingga pengawasan terhadap rekening dormant menjadi bagian dari sistem pengawasan keuangan yang tengah diperkuat. Selain itu, pendekatan sistemik juga menyentuh aspek regulasi. Masih terdapat celah atauloophole dalam sistem keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku judi daring. Maka dari itu, pertemuan intensif antara OJK dan direktur kepatuhan dari berbagai bank menjadi krusial untukmenyusun formulasi regulasi yang lebih ideal. Tujuannya adalah menyempurnakan mekanismeidentifikasi rekening mencurigakan serta memperkuat langkah enhanced...
- Advertisement -

Baca berita yang ini