Dear Netizen, Menteri Basuki Hadimuljono Negatif Corona Alias Sehat Walafiat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Media sosial dihebohkan kabar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyusul Menhub Budi Karya yang positif virus corona. Bahkan Basuki diisukan dikarantina bersama Budi di RSPAD Gatot Soebroto.

Mendengar kabar itu, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja langsung membantahnya. Endra memastikan bahwa Basuki dalam kondisi sehat.

“Tidak betul (dikarantina). Beliau ada di rumah dinas dalam keadaan sehat walafiat,” kata Endra di Jakarta, Minggu 15 Maret 2020.

Sebelumnya Basuki dikhawatirkan ikut tertular virus corona. Sebabnya, pada Rabu 4 Maret lalu bersama Budi Karya meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang dibangun PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Diakui Endra, dirinya masih berkomunikasi dengan Basuki sejak pagi hingga malam hari untuk membicarakan berbagai urusan pekerjaan menyangkut bidang PUPR.

Tak hanya Basuki, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil pun dikabarkan ikut dikarantina menyusul pertemuannya dengan Budi Karya saat rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu 11 Maret 2020.

Rapat terbatas mengenai Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Sumatera Utara itu digelar di Kantor Presiden, Jakarta. Tampak Sofyan duduk bersebelahan atau di sisi kanan Budi Karya yang tengah berbincang dengan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Sementara di sisi kiri Sofyan, duduk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati, Sofyan tidak dikarantina dan negatif terjangkit virus Corona (Covid-19).

Yulia menjelaskan, Sofyan pun melakukan uji kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada Sabtu (14/3). “Pak Menteri ATR/Kepala BPN sudah melakukan tes hari ini di RSPAD dan hasilnya negatif, terima kasih,” kata Yulia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dinyatakan terjangkit virus Corona (Covid-19). Hal tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu 14 Maret 2020.

Awalnya wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Budi Sulistya menjelaskan adanya pejabat pemerintah yang positif virus corona dengan nomor identitas pasien 76. Lalu Pratikno yang mendampinginya mengonfirmasi bahwa pejabat yang dimaksud adalah Budi Karya.

“Atas izin keluarga yang disampaikan oleh kepala RS tadi adalah Pak Menhub,” kata Pratikno.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini