Daftar Negara Paling Bahagia di Dunia 2019, Indonesia Urutan Berapa?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – World Happiness Report telah merilis daftar negara paling bahagia di dunia untuk tahun 2019. Penentuan daftar ini didasarkan pada beberapa kriteria.

Di antaranya, negara yang bahagia harus memenuhi semua keinginan rakyatnya, dilengkapi dengan beragam fasilitas umum, dan tentunya mengakomodir semua kebutuhan warga.

Beberapa poin penilaiannya meliputi masalah kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk kepercayaan, harapan hidup sehat dan kehidupan sosial masyarakat.

Dari penilaian tersebut kemudian didapatkan 10 negara dengan peringkat teratas yang dianggap paling memenuhi kriteria.

Peringkat pertama negara paling bahagia diraih Finlandia. Negara satu ini memang layak menyandang predikat tersebut.

Finlandia menjadi salah satu negara yang sangat mementingkan kesejahteraan warganya, termasuk para imigran. Warga Finlandia juga sangat menghargai kebebasan antarsesama.

Sementara itu, Selandia Baru yang beberapa waktu lalu diserang teror ternyata masih berada di daftar negara paling bahagia. Selandia Baru berada di urutan ke-8.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ternyata di tahun 2019 ini, Indonesia meraih posisi 92 dari 156 negara. Masih sangat jauh dari 10 besar memang. Namun posisi ini masih lebih unggul ketimbang China dan Vietnam.

Untuk lengkapnya, berikut daftar 10 negara paling bahagia di dunia.

  1. Finlandia
  2. Denmark
  3. Norwegia
  4. Islandia
  5. Belanda
  6. Swiss
  7. Swedia
  8. Selandia Baru
  9. Kanada
  10. Austria
Berita Terbaru

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

Oleh: Ethan Shabir Uttara *)Gelombang demonstrasi mahasiswa yang mengangkat isu ekonomi kembali hadir dalamruang publik Indonesia. Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Sejak awalkemerdekaan hingga era demokrasi modern saat ini, mahasiswa selalu menjadi bagianpenting dalam proses kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Kritik, protes, dan penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi.Namun demikian, dalam isu ekonomi, terdapat satu tantangan yang sering muncul: kecenderungan melihat persoalan dari satu sisi tanpa mempertimbangkan gambaran yang lebih utuh. Padahal ekonomi merupakan bidang yang kompleks, dipengaruhi oleh banyakvariabel domestik maupun global, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebihkomprehensif daripada sekadar melihat gejala-gejala yang tampak di permukaan.Belakangan ini sejumlah aksi demonstrasi mengangkat berbagai isu mulai dari kemiskinan, korupsi, program bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas pemerintah. Aspirasitersebut tentu patut dihargai. Namun pertanyaan yang juga perlu diajukan adalah apakahnarasi yang berkembang telah mencerminkan keseluruhan realitas yang sedang berlangsung?Dalam sebuah diskusi publik yang membahas hubungan antara gerakan mahasiswa dan kebijakan negara, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengingatkan bahwa demonstrasi mahasiswa adalah bagian yang wajar dalam demokrasiIndonesia. Namun ia juga menekankan pentingnya melihat seluruh aspek secara objektif agar penilaian terhadap kondisi bangsa tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang. Pemerintah, menurutnya, tidak menolak kritik, melainkan berupaya menghadirkan gambaranyang lebih lengkap kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi, pendekatan semacam ini sangat relevan. Sebagai contoh, isukemiskinan sering menjadi bahan kritik. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program yang secara langsung menyasar kelompok masyarakatrentan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, tidak hanya bertujuanmeningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun ekosistem ekonomibaru di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pemasok pangan, dan pelaku usahakecil di daerah. Demikian pula dengan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling miskin. Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan merupakan instrumenpaling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui anggaran KIP Kuliah yang menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Tentu tidak ada kebijakan yang sempurna. Namun yang perlu dicermati adalah apakahpemerintah menunjukkan kemauan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dalam kasusMBG misalnya, pemerintah melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk fokuspada peningkatan kualitas pelaksanaan program dan efisiensi anggaran....
- Advertisement -

Baca berita yang ini