Covid19 Ubah Geopolitik Dunia, Indonesia Tak Bergeming

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA  – Pandemi Covid19 ternyata mampu mengubah dinamika geopolitik dunia, namun Indonesia tetap mempertahankan arah politik luar negeri bebas aktif, yang artinya tidak berpihak pada satu kubu tertentu.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Mahendra Siregar, pada sesi kuliah virtual, Rabu 17 Juni 2020.

Menurutnya, pengaruh wabah tersebut adalah membuat persaingan Amerika Serikat dan Cina semakin tajam. Ia menjelaskan pandemi memang kerap digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan satu negara tertentu.

Dalam hal ini, Covid19 telah membuat AS dan Cina saling menyalahkan yang implikasinya bisa melebar.

Mahendra  menjelaskan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, khususnya di Laut Cina Selatan, serta wilayah Indo-Pasifik, yaitu perairan yang membentang dari Samudera Hindia sampai Samudera Pasifik, selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia.

Pandemi Covid19 ternyata juga menguatkan gerakan anti globalisasi yang dulunya banyak ditemukan di negara berkembang, tetapi saat ini tumbuh di negara maju.

Sikap anti globalisasi di AS kemungkinan didorong tingkat ketimpangan tinggi, karena rasio gini di negara itu lebih tinggi dari Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rasio gini Indonesia per September 2019 berada di angka 0,380. Sementara itu, tahun lalu Biro Sensus AS mengumumkan rasio gini Amerika Serikat pada 2018 mencapai 0,485, tertinggi dalam 50 tahun terakhir.

Sikap anti-globalisasi itu membuat beberapa negara cenderung melakukan sikap sepihak.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini