Covid Indonesia Masih Tinggi, Arab Saudi Larang WNI dari Tanah Air Beribadah Umrah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Meski ibadah haji untuk masyarakat internasional dibuka 1 Agustus nanti, namun Pemerintah Arab Saudi melarang warga Indonesia dari Tanah Air untuk beribadah umrah, karena penularan Covid19 kita masih tinggi.

Peringatan itu berasal dari Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono, Senin 26 Juli 2021.

Pembukaan itu tertuang dalam surat edaran Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi 25 Juli 2021.

Penerbangan langsung ke Arab Saudi diizinkan dari semua negara di dunia kecuali dari India, Indonesia, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon.

“Bagi yang tetap ingin umrah, bisa dicoba melalui negara ketiga dengan ketentuan karantina selama 14 hari di negara tersebut. Tentunya negara yang warganya tidak mendapat hambatan masuk Arab Saudi,” ujar Eko seperti dilansir Antaranews.

Hal itu tentu saja menambah biaya, belum lagi penerapan protokol kesehatan yang semakin dirasakan kurang nyaman.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini