Cina Ajak Rusia Kerja Sama Lawan Hegemoni AS

Baca Juga

MATA INDONESIA, BEIJING – Cina tampaknya belum percaya diri untuk menyerang Amerika Serikat (AS) seorang diri. Untuk itu, Negeri Tirai Bambu meminta Rusia bekerja sama dalam memerangi dominasi Paman Sam.

Perwakilan Beijing di Moskow, Zhang Hanhui menilai kerja sama Cina-Rusia harus ada guna melawan tekanan dan hegemoni AS. Bukan rahasia, bila AS berusaha menekan dua negara tersebut di setiap kesempatan.

Kepada surat kabar Izvestia, Duta Besar Beijing untuk Rusia itu menyatakan bahwa kedua negara harus bekerja sama guna menghadapi tekanan yang diberikan AS di semua lini.

“AS, bersama dengan sekutu Baratnya, menekan China dan Rusia di semua lini: politik, ekonomi, militer, kemanusiaan, keamanan, sains, dan teknologi,” kata Hanhui, melansir Telesur English, Jumat, 31 Desember 2021.

“Menanggapi hegemoni dan politik kekuasaan yang terbuka seperti itu, kita harus terus memperdalam kerja sama strategis secara timbal balik,” lanjutnya, merujuk ke negara-negara Barat ketika dia menyatakan bahwa mereka menjalankan yurisdiksi ekstrateritorial.

Ia mencatat penerapan sanksi yang sewenang-wenang terhadap Cina dan Rusia, termasuk lembaga pemerintah, perusahaan, dan personel, dalam upaya untuk menghambat perkembangan kedua negara.

Presiden Rusia, Rusia Putin menyebut hubungan dengan Presiden Cina Xi Jinping sebagai model kerja sama di abad ke-21, selama konferensi video yang diadakan pada 15 Desember.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, sebelumnya menyatakan niat Beijing untuk menjaga hubungan bilateral dengan Moskow.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia Kondisi ketenagakerjaan saat ini menghadirkan berbagai tantangan signifikan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kerja dan fenomena fleksibilitas yang eksploitatif atau dikenal sebagai flexploitation. Sistem kontrak sementara kerap menjadi salah satu akar permasalahan, karena tidak menjamin kesinambungan pekerjaan. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat upah, yang sering berada di bawah standar kehidupan layak, serta minimnya kenaikan gaji yang menambah beban para pekerja. Selain itu, kurangnya perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan yang tidak memadai, serta lemahnya penegakan hukum memperkuat kondisi precarization atau suatu kerentanan struktural yang terus dialami oleh pekerja. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya negara juga menjadi penghambat dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang potensial, di mana banyak pekerja terjebak dalam tekanan produktivitas tanpa disertai perlindungan hak yang memadai. Dalam konteks ini, generasi muda, termasuk kader-kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dinamika pasar kerja yang semakin eksploitatif. Generasi ini kerap menghadapi kontradiksi antara ekspektasi tinggi terhadap produktivitas dan inovasi dengan realitas kerja yang penuh ketidakpastian. Banyak dari mereka terjebak dalam sistem kerja fleksibel yang eksploitatif, seperti tuntutan kerja tanpa batas waktu dan kontrak sementara tanpa jaminan sosial yang memadai. Akibatnya, kondisi precarization semakin mengakar. Bagi kader GMNI, yang memiliki semangat juang dan idealisme tinggi untuk memperjuangkan keadilan sosial, situasi ini menjadi ironi. Di satu sisi, mereka harus tetap produktif meskipun kondisi kerja tidak mendukung, sementara di sisi lain mereka memikul tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan aspirasi kolektif para pekerja. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat mengikis potensi intelektual, semangat juang, serta daya transformasi generasi muda dalam menciptakan struktur sosial yang lebih adil. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang konkret dan menyeluruh. Kebijakan ini harus memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk perlindungan sosial yang layak, serta penegakan regulasi yang konsisten untuk mengurangi ketimpangan dan menghentikan eksploitasi dalam sistem kerja fleksibel. Tanpa langkah nyata tersebut, ketimpangan struktural di pasar tenaga kerja akan terus menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda dan stabilitas tatanan sosial secara keseluruhan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini