MATA INDONESIA, JAKARTA-Ekonom dari Universitas Brawijaya Nugroho Suryo Bintoro mengatakan penerapan PPKM Darurat harus efektif menekan penambahan kasus konfirmasi positif covid-19 agar tidak diperlukan perpanjangan atau PPKM Darurat tahap kedua.
“Jika tidak terjadi penurunan kasus, kita akan bicara dampak yang lebih luas. Mall ditutup, bagaimana nasib para pegawai, apakah tidak akan muncul PHK tahap berikutnya,” kata dia.
Ia menambahkan pada penerapan PKKM Darurat selama 18 hari tersebut, memang ada dampak terhadap pada pegawai di pusat-pusat perbelanjaan. Dampak paling besar pada saat pelaksanaan PPKM Darurat kali ini adalah para pegawai tidak mendapatkan gaji selama 18 hari.
Namun, lanjut Nugroho, selama penerapan PPKM mulai 3-20 Juli 2021 tersebut, pemerintah bisa mengambil langkah antisipasi kepada masyarakat terdampak, dengan memberikan bantuan sosial kepada warga
“Namun, pemerintah memberikan subsidi, dan setelahnya bisa bekerja. Namun jika ini bergeser, akan berat, dan bisa terjadi PHK,” katanya.
Secara garis besar, menurutnya, PPKM Darurat tidak memberikan dampak yang cukup dalam pada perekonomian, jika hanya dilakukan satu kali. Dampak yang terjadi saat ini, tidak terlalu signifikan, karena berbagai sektor ekonomi masih berjalan, dengan pembatasan-pembatasan.
“Dengan seperti ini pada pengemudi ojek online, tidak ada masalah untuk saat ini. Karena ekonomi masih berjalan, bergerak, dan banyak yang beroperasi,” ujarnya.
Penerapan protokol kesehatan secara ketat pada masa PPKM Darurat saat ini, menjadi kunci tercapainya target pemerintah untuk meredam penyebaran covid-19 dan perekonomian masih tetap bertahan.
Namun Nugroho meminta pemerintah untuk mengantisipasi pasca-penerapan PPKM Darurat. Jangan sampai, kata dia, masyarakat merasa bebas usai penerapan PPKM Darurat, dan kembali mengabaikan protokol kesehatan sehingga kembali menyebabkan penambahan kasus covid-19.
