MINEWS, JAKARTA-Pemerintah akan membekukan lahan-lahan yang bakal diproyeksi sebagai kawasan ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.
Menurutnya, langkah ini diambil untuk mencegah aksi spekulasi harga tanah oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Tak hanya itu, pembekuan itu dilakukan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menentukan daerah yang menjadi kawasan ibu kota baru. Sementara saat ini, kepala negara sudah mengantongi beberapa lokasi yang akan dijadikan kawasan ibu kota baru.
“Kalau sudah ada keputusan lokasi, kami gunakan mekanisme freezing, orang boleh jual hanya untuk otoritas ini. Jadi nanti dia tidak boleh lagi ada pengalihan (kepemilikan),” ujarnya.
Sofyan mengatakan kebijakan harga lahan akan menggunakan mekanisme pengaadan lahan untuk ruang publik. Namun, ia belum bisa memberi gambaran seperti apa harga lahan ke depan di lokasi yang akan menjadi kawasan ibu kota baru.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh lokasi yang akan dijadikan kawasan ibu kota baru.
Pertama, soal kesiapan infrastruktur. “Kesediaan infrastruktur diperlukan supaya nantinya pemindahan ibu kota tidak mulai dari nol. Karena kalau mulai dari nol akan lebih mahal dan rumit untuk menyediakan infrastrukturnya.
Kedua, soal ketersediaan energi dan air. Menurut Basuki, daerah yang akan dijadikan ibu kota baru nantinya harus memiliki ketersediaan pasokan air dan energi. Pasokan tersebut, cukup penting.
Ketiga, kondisi sosial agar nantinya ibu kota baru dan kehidupannya bisa berjalan harmonis. Misalnya, masyarakat setempat mudah menerima kaum pendatang.
Keempat, kesediaan tempat untuk membangun Istana Negara atau Istana Kepresidenan. Di sisi lain, kawasan ibu kota baru harus minim risiko bencana hingga memiliki keterjangkauan dari berbagai akses transportasi.
