Cara Kekerasan Bukan Solusi Menyelesaikan Konflik Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Cara-cara humanis menjadi prioritas bagi pemerintah untuk merangkul masyarakat di Tanah Papua. Maka, pendekatan yang cenderung mengarah kekerasan tidak lagi menjadi solusi untuk menciptakan perdamaian di Papua.

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengemukakan bahwa strategi dialog damai menjadi upaya yang efektif untuk menciptakan situasi yang kondusif di Papua.

“Konflik tidak akan selesai dengan pendekatan kekerasan. Dengan melakukan dialog akan terjadi komunikasi dan ini pintu masuk dalam perdamaian. Kondisi adat yang berbeda bisa menjadi penguat dengan saling menghargai adat pihak lain,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Senin 7 Februari 2022.

Sementara itu Ketua Pemuda Mandala Trikora (PMT) Provinsi Papua sekaligus Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay mengungkapkan sudah sepatutnya pemerintah mengutamakan dialog sebagai strategi penyelesaian konflik.

“Kita harus mengedepankan dialog damai sebagai strategi utama penyelesaian siklus kekerasan sekaligus pembuka jalan untuk isu-isu lain, seperti ketidakdilan, diskriminasi, hak ulayat dan sebagainya,” kata Ali Kabiay.

Ali juga menilai Indonesia merupakan salah satu negara dengan komitmen tinggi terhadap penghormatan hak asasi manusia (HAM). Meski demikian, ia tetap berharap para tokoh adat, tokoh masyarakat dan penggiat HAM mengedepankan dialog damai sebagai strategi utama untuk menyelesaikan kekerasan.

Ia juga berharap proses penegakkan hukum berjalan secara adil dan transparan terhadap semua pihak yang diduga bersalah. Demikian halnya dengan pengimplementasian Undang-Undang Otonomi Khusus untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

“Terakhir, membangun kebijakan dan mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM yang berat,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Strategi Pemerintah Menekan PHK dan Menjaga Produktivitas Industri Nasional

Oleh: Faiz Permana )*Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir....
- Advertisement -

Baca berita yang ini