Cara Kekerasan Bukan Solusi Menyelesaikan Konflik Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Cara-cara humanis menjadi prioritas bagi pemerintah untuk merangkul masyarakat di Tanah Papua. Maka, pendekatan yang cenderung mengarah kekerasan tidak lagi menjadi solusi untuk menciptakan perdamaian di Papua.

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengemukakan bahwa strategi dialog damai menjadi upaya yang efektif untuk menciptakan situasi yang kondusif di Papua.

“Konflik tidak akan selesai dengan pendekatan kekerasan. Dengan melakukan dialog akan terjadi komunikasi dan ini pintu masuk dalam perdamaian. Kondisi adat yang berbeda bisa menjadi penguat dengan saling menghargai adat pihak lain,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Senin 7 Februari 2022.

Sementara itu Ketua Pemuda Mandala Trikora (PMT) Provinsi Papua sekaligus Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay mengungkapkan sudah sepatutnya pemerintah mengutamakan dialog sebagai strategi penyelesaian konflik.

“Kita harus mengedepankan dialog damai sebagai strategi utama penyelesaian siklus kekerasan sekaligus pembuka jalan untuk isu-isu lain, seperti ketidakdilan, diskriminasi, hak ulayat dan sebagainya,” kata Ali Kabiay.

Ali juga menilai Indonesia merupakan salah satu negara dengan komitmen tinggi terhadap penghormatan hak asasi manusia (HAM). Meski demikian, ia tetap berharap para tokoh adat, tokoh masyarakat dan penggiat HAM mengedepankan dialog damai sebagai strategi utama untuk menyelesaikan kekerasan.

Ia juga berharap proses penegakkan hukum berjalan secara adil dan transparan terhadap semua pihak yang diduga bersalah. Demikian halnya dengan pengimplementasian Undang-Undang Otonomi Khusus untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

“Terakhir, membangun kebijakan dan mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM yang berat,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pilkada Serentak Diharapkan Jadi Pendorong Inovasi dalam Pemerintahan

Jakarta - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, diharapkan dapat mendorong inovasi serta memperkuat sinkronisasi...
- Advertisement -

Baca berita yang ini