MATA INDONESIA, JAKARTA – Setiap tahunnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak terus meningkat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu sejak 2015 Presiden Joko Widodo mencanangkan program sejuta rumah (PSR).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan, per 13 Agustus 2022 pencapaian program sebanyak 544.845 unit rumah.
Menteri Basuki mengakui, angka tersebut belum sesuai harapan terkait target satu juta unit rumah per tahun. Namun, Basuki optimistis, target dapat terwujud, jika melihat tren capaian yang positif dari tahun ke tahun.
“Kami sadari, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan. Kami tetap mengupayakan beberapa inovasi dan terobosan,” ujar Basuki.
Apa saja terobosan Kementerian PUPR untuk mengejar target PSR pada 2022.
- Pertama, mendorong pemanfaatan tanah pemerintah atau pemda dan tanah negara. Pembangunan rumah di lahan tersebut dapat mengatasi hambatan ketersediaan lahan perumahan yang saat ini makin mahal dan terbatas.
- Kedua, membangun perumahan mixed-use lewat pembiayaan investasi dan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Di sektor perumahan.
- Ketiga, mendorong pengembangan rumah susun berbasis transit oriented development (TOD). Guna memudahkan mobilitas masyarakat.
- Keempat, kolaborasi dengan perbankan dan instansi terkait untuk menyediakan perumahan bagi MBR. Khususnya ASN, TNI, dan Polri.
- Kelima, mendorong pemda untuk menerapkan Surat Edaran Bersama Empat Menteri. Tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Tujuannya, memberikan kemudahan perizinan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Keenam, merancang aturan program KPR khusus untuk generasi milenial. Hal itu dapat menjawab tantangan penyediaan rumah bagi generasi milenial di masa yang akan datang.
Agar kesinambungan PSR terus berlanjut, Kementerian PUPR tetap berkomitmen melanjutkan program itu pada 2023. Menurut Menteri Basuki, alokasi subsidi rumah rakyat itu merupakan bagian dari alokasi APBN 2023 untuk Kementerian PUPR. Yakni sebesar Rp125,2 triliun.
“Bantuan pembiayaan perumahan, FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan,red) dan sebagainya sekitar Rp29,1 triliun. Tahun depan alokasi BUN (Bendahara Umum Negara) Rp34,2 triliun,” katanya.
Basuki menjelaskan, anggaran rumah subsidi tersebut tersalurkan melalui pembiayaan FLPP. Subsidi bantuan uang muka (SBUM), PSU, dan bantuan rumah swadaya. Perinciannya target penggunaan APBN 2023 untuk subsidi rumah rakyat melalui FLPP yaitu 220.000 unit, SBUM sebanyak 220.000 unit, subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit, dan Tapera sebanyak 54.924 unit.
“Jadi selain APBN sebesar Rp125,2 triliun, PUPR juga mendapat tanggung jawab untuk membantu pembangunan rumah subsidi sebesar Rp34,2 triliun,” kata Menteri Basuki.
Kementerian PUPR juga menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan sebanyak 4.575 unit rumah susun, 3.360 unit rumah khusus, 27.825 unit PSU, dan 147.650 unit bantuan rumah swadaya, yaitu dalam bentuk perbaikan rumah tidak layak huni.
Di tengah kenaikan permintaan terhadap hunian yang layak dan lokasi perumahan tapak yang semakin terbatas, pemenuhan hunian berbasis vertikal memang menjadi pilihan masyarakat perkotaan. Pasalnya melalui pembangunan hunian vertikal, seperti rumah susun atau apartemen, tentu mendorong penggunaan tanah yang lebih efektif dan jumlah unit hunian yang cukup banyak.
Selain itu dengan tinggal di hunian vertikal di kawasan perkotaan, masyarakat termasuk generasi milenial dapat lebih mudah menjangkau kawasan perkantoran dan komersial yang menjadi lokasi kerjanya.
Sejauh ini, seperti disampaikan pula Menteri Basuki, realisasi bantuan yang tercapai, di antaranya, dari FLPP sebanyak 124.290 unit, SSB 675.821 unit, SBUM sebanyak 97.516 unit dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) sebanyak 13.672 unit.
