Cadangan Batu Bara di Aceh Capai 1,5 Miliar Metrik Ton

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANDA ACEH – Saat ini Aceh memiliki cadangan batu bara sebesar 1,5 miliar metrik ton, yang tersebar di beberapa kabupaten. Potensi tersebut belum terukur secara pasti, melainkan masih perkiraan berdasarkan data yang dimiliki.

”Kalau potensi keberadaan batu bara di Aceh saat ini lebih kurang mencapai 1,5 miliar metrik ton,” kata Kepala Dinas ESDM Aceh, Mahdinur di Banda Aceh, Rabu 2 Maret 2022.

Dari angka potensi batu bara tersebut, yang sudah terukur lebih kurang sebesar 500 juta metrik ton. Sisanya, belum dapat dipastikan karena memang belum dilakukan pengeboran. “Kalau yang sudah terukur 500 juta, itu berdasarkan data eksplorasi PT Mifa Bersaudara serta beberapa perusahaan lain,” ujarnya.

Mahdinur menyampaikan, sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang mendapatkan izin untuk melakukan eksplorasi batu bara di Aceh. Namun, belum semuanya melakukan penjualan.

Menurut dia, perusahaan tambang di Aceh yang sudah melakukan penjualan batu bara baru PT Mifa Bersaudara di Aceh Barat dan PT Bara Energi Lestari (BEL) di Nagan Raya.

Sedangkan yang lainnya baru tahapan operasi produksi. “Perusahaan yang sudah melakukan operasi produksi sejauh ini ada tujuh dan itu semua berada di wilayah Aceh Barat dan Nagan Raya. Tapi, yang sudah melakukan penjualan baru PT Mifa Bersaudara dan PT BEL,” kata Mahdinur.

Ia menambahkan cadangan batu bara di Aceh sejauh ini baru terdeteksi di wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Singkil. Tetapi, konsentrasi tertinggi sementara ini ada di kawasan Aceh Barat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Satgas Mitigasi PHK, Langkah Strategis Mencegah Badai Pemutusan Hubungan Kerja

oleh: Puteri Oktaviani*Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, stabilitassektor ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjagapertumbuhan ekonomi nasional. Tekanan terhadap dunia usaha akibat fluktuasi nilaitukar, perubahan teknologi, serta meningkatnya kompetisi global berpotensimenimbulkan gejolak di pasar tenaga kerja. Dalam konteks tersebut, pembentukanSatuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas Mitigasi PHK) melaluiKeputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 merupakan langkah strategis yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi pekerja sekaligus menjagakeberlangsungan dunia usaha.Kehadiran Satgas Mitigasi PHK menandai perubahan paradigma dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Selama ini, penanganan PHK cenderung dilakukan setelahmasalah terjadi. Akibatnya, pemerintah, pekerja, dan perusahaan sering kali beradadalam posisi reaktif terhadap dampak sosial dan ekonomi yang muncul. Melalui Satgas Mitigasi PHK, pemerintah mengedepankan pendekatan preventif denganmendeteksi sejak dini perusahaan yang berpotensi mengalami kesulitan sehinggalangkah penyelamatan dapat dilakukan sebelum pemutusan hubungan kerja menjadipilihan.Komitmen tersebut tercermin dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa negara akan hadir untuk membela dan melindungi pekerjadalam berbagai situasi. Pernyataan Presiden bahwa pemerintah tidak akanmembiarkan pekerja menghadapi ancaman PHK sendirian menunjukkankeberpihakan yang kuat terhadap kelompok produktif yang menjadi tulangpunggung perekonomian nasional. Kehadiran negara sebagai pelindung tenaga kerjabukan hanya penting dari sisi sosial, tetapi juga menjadi faktor penentu dalammenjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utamapertumbuhan ekonomi Indonesia.Pembentukan Satgas Mitigasi PHK juga memperlihatkan adanya sinergi kebijakanantara perlindungan sosial dan penguatan sektor ketenagakerjaan. Alokasi anggaranperlindungan sosial yang mencapai Rp500 triliun pada tahun 2026 menunjukkanbahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pencegahan PHK, tetapi juga memastikantersedianya jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendekatan ini memperkuat daya tahan ekonomi nasional karena perlindunganterhadap pekerja tidak berhenti pada aspek hubungan industrial, melainkanmencakup kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.Dari sisi operasional, langkah yang disiapkan Kementerian Ketenaga kerjaan menunjukkan bahwa Satgas Mitigasi PHK bukan sekadar kebijakan administratif. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menjelaskan bahwa satgas akanditerjunkan langsung ke berbagai daerah untuk melakukan pemantauan aktifterhadap perusahaan yang menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Pendekatan inimemungkinkan pemerintah memperoleh gambaran kondisi riil di lapangan dan melakukan mediasi antara perusahaan, pekerja, serta pemerintah daerah sebelumsituasi berkembang menjadi krisis ketenagakerjaan.Strategi deteksi dini tersebut menjadi sangat relevan mengingat sejumlah sektorpadat karya seperti manufaktur, tekstil, garmen, elektronik, dan farmasi merupakansektor yang rentan terhadap gejolak ekonomi global maupun fluktuasi nilai tukar. Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif, pemerintah dapat mengidentifikasikebutuhan intervensi sejak awal, baik dalam bentuk fasilitasi dialog, dukungankebijakan, maupun koordinasi lintas kementerian untuk membantu menjagakeberlangsungan usaha. Upaya ini sekaligus menunjukkan bahwa perlindungantenaga kerja dan keberlangsungan industri bukanlah dua kepentingan yang salingbertentangan, melainkan tujuan yang harus dicapai secara bersamaan.Lebih jauh lagi, keberadaan Satgas Mitigasi PHK harus dipandang sebagai bagiandari strategi besar transformasi ketenagakerjaan nasional. Tantangan dunia kerjasaat ini tidak hanya berasal dari perlambatan ekonomi, tetapi juga dari perubahanstruktur pekerjaan akibat digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan. Afriansyah Noor menyoroti bahwa tantangan utama Indonesia bukan semata jumlahtenaga kerja, melainkan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Data yang menunjukkan masih tingginya angka pengangguran dari lulusan pendidikankejuruan menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusiaharus berjalan beriringan dengan perlindungan tenaga kerja.Karena itu, langkah pemerintah dalam memperkuat program pelatihan berbasiskompetensi, reskilling,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini