Bukan Palestina, Teroris Sesungguhnya adalah Israel

Baca Juga

MATA INDONESIA, YERUSALEM – Pejabat senior Palestina, Hussein al-Sheikh yang mengawasi hubungan dengan Israel murka dengan pernyataan Perdana Menteri Naftali Bennett.

“Bentuk ‘terorisme’ terburuk adalah pendudukan, bukan pembentukan negara Palestina,” tulis Hussein al-Sheikh di akun Twitter, melansir Al Jazeera, Senin, 11 Oktober 2021.

Sebagaimana diketahui, Bennett sebelumnya mengatakan bahwa arti negara Palestina berarti sangat mungkin akan ada negara teror. “Kira-kira tujuh menit dari rumah saya dan dari hampir semua titik di Israel,” kata Naftali Bennett.

Sementara Omar Shakir, Direktur Israel dan Palestina di Human Rights Watch, mengkritik Kanselir Jerman, Angela Merkel karena menganggap pendudukan Israel selama 54 tahun sebagai “sementara”.

“Mempertahankan fiksi ini telah memungkinkan pemerintah Merkel untuk menghindari kenyataan apartheid dan penganiayaan terhadap jutaan orang Palestina,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Selama kepemimpinannya, Merkel berulang kali menyatakan komitmen Jerman terhadap keamanan Israel dan mengatakan dia yakin bahwa pemerintah Jerman berikutnya – yang akan ditentukan dalam pembicaraan koalisi yang panjang setelah pemilihan yang tidak meyakinkan bulan lalu akan mengambil sikap yang sama.

“Saya optimis bahwa setiap pemerintah Jerman, termasuk yang mengikuti saya, akan merasa berkomitmen terhadap keamanan Israel, dan saya pikir setiap penerus yang menjadi kanselir Jerman akan melihatnya seperti itu,” ucap Omar Shakir.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini