News
Updated:

Buka Rakerda APSI, Kustini Harap Pengawas Sekolah Tingkatkan Integritas dan Inovasi

Abrar
Abrar
410
410
0
Baca Juga
Abrar
Abrar

Mata Indonesia, Sleman – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Kabupaten Sleman tahun 2024 kembali diadakan pada Rabu (17/1), bertempat di pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Kegiatan yang mengusung tema “Mendampingi dengan Hati dan Profesional Tinggi” ini dibuka oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo.

Dalam sambutannya, Kustini menyampaikan bahwa Rakerda ini merupakan kesempatan yang baik untuk menyusun langkah dan rencana serta melakukan evaluasi tentang penyelenggaraan kurikulum Merdeka Belajar yang tengah berlangsung, serta menyusun langkah perbaikan ke depannya.

“​Sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu melalui penyelenggaraan Rakerda APSI ini saya mendorong setiap pengawas sekolah bersama-sama dengan kita mengupayakan penyelenggaraan pendidikan yang optimal bagi anak-anak kita,” ungkapnya.

​Lebih lanjut ia menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian APSI Kabupaten Sleman, diantaranya memahami regulasi, selalu mengupdate ilmu, bekerja sesuai tupoksi, menyusun program kerja, serta menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaannya.

“​Saya harap setiap pengawas sekolah dapat menjaga integritas dan melahirkan inovasi-inovasi yang mampu mendukung kelancaran kurikulum Merdeka Belajar. Melalui peran serta Bapak Ibu Pengawas diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman,” lanjutnya.

Sementara itu, Mujiyono, S.Pd., M.Hum., selaku Ketua APSI Kabupaten Sleman mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah memfasilitasi kegiatan Rakerda APSI tahun 2024 ini. Dilaporkan kegiatan ini diikuti oleh pengawas TK, SD, SMP, SMA/SMK, dan Kemenag sejumlah 68 peserta.

Selain untuk menyusun program kerja organisasi, dijelaskan bahwa Rakerda ini juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pengawas sekolah, meningkatkan komunikasi dengan mitra pengawas, dan merefleksikan kegiatan APSI yang telah dilaksanakan.

“Sebagai kegiatan pendukung, dalam Rakerda ini juga kita adakan seminar pengembangan kompetensi pengawasan sekolah dengan terbitnya Perdirjen GTK Nomor: 4831/2023,” jelasnya.

Berita Sebelumnya
Tingkatkan Eksplorasi Migas, Kementerian ESDM Lelang 13 WK Migas
Berita Selanjutnya
Presiden Jokowi Luncurkan Nusantara Logistic Hub and Services di IKN

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini