BMKG Sebut 13 Wilayah Ini Berpotensi Banjir, Masyarakat Diminta Waspada

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa Januari hingga Februari menjadi puncak musim hujan, sehingga perlu diwaspadai peningkatan potensi bencana hidrometeorologi.

“Tercatat ada 13 wilayah di Indonesia yang berpotensi banjir,” ujar Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Dodo Gunawan dalam keterangannya, Sabtu 16 Januari 2021.

Berdasarkan data BMKG pada Dasarian III Januari 2021, 13 daerah yang berpotensi banjir yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi tenggara, Maluku dan Papua.

Deputi bidang Meteorologi Guswanto pun mengatakan, saat ini ada beberapa fenomena cuaca yang harus diwaspadai yaitu MJO (Madden Julian Oscillation) serta fenomena lokal, regional dan global.

MJO saat ini teramati sedang aktif di wilayah Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Fenomena gelombang asmosfer (Kelvin Wave) diprakirakan cukup aktif di sebagian wilayah Indonesia bagian timur periode 14-17 Januari 2021.

“Sedangkan Angin Monsun Asia mengalami penurunan intensitas dalam sepekan terakhir dan diperkirakan akan meningkat kembali dalam sepekan ke depan. Sementara suhu muka laut masih relatif hangat,” katanya.

BMKG memprakirakan pada periode 16-21 Januari 2021 potensi hujan lebat dengan intensitas sedang-lebat terdapat di wilayah, Aceh, Sumatera Utara, Jami, Sumatera Selatan, anten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Malukua, Papua Barat dan Papua.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini