BKD Papua Targetkan Dokumen Pengangkatan Tenaga Honorer Rampung pada 20 Juni 2022

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua menargetkan pengurusan berkas-berkas pengangkatan tenaga honorer yang terakomodir dalam kuota 20 ribu ASN yang diberikan Pemerintah Pusat selesai pada Juni 2022.

Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya, mengatakan terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi fokus dan perhatian khusus dari Gubernur Papua Lukas Enembe untuk segera diselesaikan.

“Semuanya masih dalam proses sehingga para tenaga honorer yang namanya terakomodir dimohon untuk tetap bersabar dan menunggu,” katanya, dikutip dari Antara, Jumat 21 Januari 2022.

Menurut Marthen, pihaknya mengharapkan para tenaga honorer yang terakomodir ini tidak terprovokasi dengan isu-isu yang sengaja disebarkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

“Selain tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, untuk rekrutmen PPPK di bidang kesehatan dan pendidikan juga sedang berproses,” ujarnya.

Untuk rekrutmen PPPK di bidang kesehatan sudah ada arahan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Misal untuk bidang pendidikan atau guru, rekrutmen tahap pertama sudah berjalan dan kini masih dalam tahapan di mana tercatat 626 orang yang direkrut pada 2021,” ucapnya.

“Jadi kini perekrutan baik PPPK bidang pendidikan, kesehatan dan formasi umum masih dalam proses sehingga diharapkan masyarakat dapat bersabar,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini