MATA INDONESIA, JAKARTA-Dukungan penuh dilakukan oleh Direktur Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM) Supomo dalam pengembangan bisnis pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa bambu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui koperasi.
Program pengembangan tersebut dalam rangka mendukung ekonomi hijau (green economy) di NTT yang mencakup 200 desa bambu agroforestri industri rakyat berbasis desa, pemberdayaan perempuan, restorasi lahan kritis, dan mitigasi perubahan iklim dengan pendekatan hutan bambu lestari.
“Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM siap mendukung pengembangan ekosistem komoditas bambu di provinsi NTT melalui pembentukan badan hukum koperasi sebagai wadah yang menaungi para mama-mama bambu yang merupakan motor penggerak dalam ekosistem bambu di NTT,” ujarnya ketika berada di Desa Wanatani, Kabupaten Ngada, NTT, Senin 7 Maret 2022.
Saat ini, pengembangan komoditas bambu di NTT disebut sudah berjalan baik mulai dari hulu hingga hilir. Hanya saja, pengolahan bambu disebut belum terkonsolidasi atau masih bergerak sendiri-sendiri sehingga menjadi kurang kuat.
Dengan pembentukan badan hukum koperasi, Supomo meyakini ekosistem yang sudah berjalan selama ini bisa dikonsolidasikan lebih baik lagi terutama dari sisi pengembangan pabrik pengolahan bambu yang terintegrasi.
“Kalau dari segi bisnis ini sudah sangat baik, tinggal merapikan saja, dan ini saya kira bisa dilaksanakan tahun ini juga,” kata Supomo.
Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Jarot Wahyu Wibowo menambahkan, intervensi ekonomi oleh pihaknya melalui koperasi ditujukan untuk memberikan nilai tambah terhadap produk bambu yang dihasilkan.
“Ke depan, bambu yang dipanen masyarakat bukan hanya sekedar bahan baku mentah berupa bambu lonjoran, tetapi bisa berupa barang setengah jadi yakni menjadi strip bambu atau bahkan barang jadi,” katanya.
Program pengembangan komoditas bambu di NTT ini merupakan sinergi program antar kementerian/lembaga, mulai dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi NTT, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT, dan Yayasan Bambu Lestari (YBL).