Besok, Wiranto Ungkap Siapa Dalang Kerusuhan 21-22 Mei, Kubu Sebelahkah?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Besok, Selasa 11 Juni 2019, akan menjadi hari bersejarah. Pasalnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto akan mengumumkan siapa dalang dari kerusuhan 21-22 Mei yang berimbas pada penangkapan sejumlah tokoh. Hal itu disampaikannya usai memimpin rapat koordinasi membahas situasi negara di bidang hukum dan keamanan bersama Polri dan TNI.

Wiranto mengatakan, rapat yang dia pimpin membahas sejumlah isu nasional, salah satunya evaluasi arus mudik dan balik Lebaran 2019. Selain itu, dibahas juga terkait persiapan pengamanan sidang gugatan hasil Pilpres 2019 oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang digelar perdana Jumat 14 Juni nanti.

Selain itu, semula usai rapat tadi sebenarnya akan ada penyampaian dari Polri terkait penangkapan terhadap sejumlah tokoh pascakerusuhan 21-22 Mei. Namun Wiranto menyebut penyampaian akan diundur besok Selasa 11 Juni 2019 agar lebih komprehensif.

Dirinya ingin adanya satu penjelasan secara detail mengenai tokoh-tokoh yang ditangkap, apa sebabnya, alasannya apa dan akan lengkap disampaikan ke publik. Jadi bukan informasi lagi, tapi berita acara pemeriksaannya.

“Tadi saya minta langsung dijelaskan ke wartawan, belum lengkap ya. Jadi, jangan khawatir nanti kita jelaskan ke publik. Supaya apa? supaya tidak kesimpangsiuran, begitu,” katanya.

Rapat di Kemenko Polhukam ini dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadir juga Jaksa Agung M Prasetyo, Kepala BNPT Suhardi Alius, hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono. Sejumlah menteri, seperti Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, hingga Menhan Ryamizard Ryacudu, juga hadir. Rapat berlangsung tertutup.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini