Bertemu PM Lee Hsien Loong, Presiden Jokowi Bakal Geser Wilayah Udara Singapura

Baca Juga

MINEWS.ID, SINGAPURA – Bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Presiden Jokowi memastikan tidak ada masalah lagi untuk menggeser wilayah udara negeri pulau tersebut. Tujuannya agar Indonesia bisa mengawasi sendiri wilayah udaranya.

“Jadi memang ada mungkin dari perjanjian yang lalu seperti DCA (Defence Cooperation Agreement), lintasan pesawat itu sudah sekian belas tahun, dulu tidak ada penduduk sekarang ada penduduk, jadi bagaimana? Ya saya bilang geser aja secara teknis,” kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan
di Singapura, Selasa 8 Oktober 2019 malam.

Sebelumnya, tim Teknis Indonesia, menurut Presiden Jokowi, telah melakukan negosiasi yang cepat untuk hasil konkret.

Luhut berharap negosiasi itu bisa diselesaikan paling lambat sampai akhir tahun ini. Hal tersebut bisa tercapai karena tidak ada masalah serius dalam memahami keinginan Indonesia untuk mengawasi wilayah udaranya sendiri.

Masalah Flight Information Region (FIR) antara dua negara tersebut sudah berusia 45 tahun, sementara DCA sudah berusia 12 tahun karena dimulai pada 2007.

Menurut Luhut semuanya harus dicarikan penyelesaian masalahnya secara win-win tidak boleh dibiarkan terus menerus seperti sekarang.

Proposal Indonesia Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan bahwa ‘framework for negotiation of FIR rearrangement’ sudah ditandatangani 12 September 2019. Lalu, 7 Oktober 2019 tim teknis kedua negara sudah bertemu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini