Berhembus Isu Cak Imin Bakal Dikudeta, 22 Daerah Siap KLB

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Tak hanya Partai Demokrat, aksi kudeta juga mampir ke partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Cak Imin. Berhembus kabar 22 daerah siap melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk melengserkan Cak Imin.

Hal itu dikarenakan para kader pengusul muktamar luar biasa (MLB) menganggap PKB di bawah Cak Imin kerap melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil Muktamar Bali 2019.

Isu kudeta tersebut diungkapkan oleh mantan ketua DPC PKB Karawang, Jawa Barat, Ahmad Zamakhsari. Pria yang akrab disapa Kang Jimmy itu mengeklaim ada komunikasi dengan petinggi DPP PKB terkait MLB.

“Sebenarnya, saya ada pembicaraan dengan para petinggi PKB mengenai gerakan ketidakpuasan atas hasil Munas PKB di Bali,” kata Kang Jimmy, mengutip Republika.co.id.

Kang Jimmy menyampaikan, sebagian pengurus PKB di tingkat kabupaten/kota terus berkomunikasi membahas MLB. Ia mengeklaim, ada 22 kabupaten/kota setuju menggelar MLB.

Alasan MLB, Jimmy menambahkan, karena nilai yang diusung PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin kian meninggalkan nilai-nilai Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“Saya dapati 22 daerah itu sudah mau kalau KLB. Mereka kecewa dengan kepengurusan PKB sekarang karena tak sesuai atas apa yang Gus Dur bangun,” katanya.

Selain masalah tergerusnya nilai-nilai Gusdur, Kang Jimmy menyoroti kasus musyawarah cabang (muscab) di daerah tidak sesuai pelaksanaannya atau tidak sesuai AD/ART.

Dalam sebagian kasus, muscab justru hasilnya sepihak. Bahkan, dalam forum pemilihan ketua partai di daerah itu tak ada proses penjaringan dari bawah.

“Kasusnya sama di beberapa daerah, SK belum habis sudah diganti lewat muscab. Sesuka dia (Cak Imin) saja,” katanya.

Keluhan yang sama juga diutarakan mantan ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Haris Sanjaya. Haris menyebut, ada pelanggaran AD/ART partai dalam penunjukan pengurus DPW dan DPC.

“Untuk penetapan pengurus DPC, semua DPAC seharusnya diberi ruang mengusulkan calon pengurus dalam mekanisme penjaringan. Pelaksanaannya tidak ada penjaringan, main tunjuk saja. Begitu juga DPW tidak melalui usulan DPC-DPC,” ujar Haris.

Haris berharap nilai-nilai luhur PKB yang berasal dari Gusdur dapat diselamatkan. Ia mendorong Muktamar Luar Biasa (MLB) demi menyelamatkan perjuangan para ulama NU yang mendirikan PKB.

“MLB harus digelar dalam rangka mengembalikan cita-cita perjuangan partai. MLB juga dalam rangka evaluasi pelaksanaan kebijakan partai yang mengingkari AD/ART partai,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Minyakita dan Strategi Pemerintah Menjaga Keseimbangan Pasar

Oleh : Antonius UtomoMinyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi minyak goreng yang tinggi, stabilitas harga dan ketersediaan produk inimenjadi perhatian utama pemerintah. Dalam konteks tersebut, program Minyakita hadir sebagaiinstrumen strategis untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga keberlangsungan industri sawit dan minyakgoreng nasional.Sejak diperkenalkan sebagai minyak goreng rakyat, Minyakita dirancang untuk menjadi solusiatas fluktuasi harga minyak goreng yang kerap terjadi akibat dinamika pasar global maupundomestik. Keberadaan Minyakita tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapijuga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan keseimbangan antara kepentingankonsumen, produsen, distributor, dan pelaku usaha di seluruh rantai pasok. Dengan demikian, Minyakita menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasionalyang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.Kementerian Perdagangan bersama berbagai pemangku kepentingan juga terus memperkuatmekanisme distribusi agar Minyakita dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebihefektif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food, guna memperluas jaringan distribusi dan memperkuatpengawasan terhadap penyaluran minyak goreng rakyat. Langkah ini menjadi bagian daristrategi besar pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat program Minyakita dapatdirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak semata-mata dilakukan melaluipenetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi juga melalui pembenahan tata niaga dan rantaidistribusi. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbedaan harga di tingkat konsumen sering kali dipengaruhi oleh hambatan distribusi, biaya logistik, dan keterbatasan pasokan di wilayah tertentu....
- Advertisement -

Baca berita yang ini