Beredar Info Lowongan Kerja Crew Runner PON Papua, Hoaks atau Fakta?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Beredar info di WhatsApp tentang lowongan kerja crew runner PON Papua 2021 dengan semua persyaratan yang diminta. Hoaks atau fakta?

Informasi ini beredar luas di WhatsApp. Menurut pesan itu, dibutuhkan sekitar 900 orang untuk posisi crew runner PON Papua 2021.

Lowongan ini dibuka mulai September hingga Oktober 2021. Bagi mereka yang lolos akan mendapatkan beberapa fasilitas, seperti gaji UMR Jakarta, tiket akomodasi pulang pergi, dan tes swab PCR.

Selain itu, pelamar yang lolos nantinya akan mendapatkan tempat tinggal, makan 3 kali sehari, kaos, dan sepatu.

Syarat yang diminta adalah pria dan wanita usia maksimal 33 tahun dan pendidikan terakhir SMA. Selain itu, pelamar harus berdomisili di Jabodetabek.

Pelamar juga harus melampirkan sertifikat vaksin sampai dosis kedua. Tugas crew runner disebutkan adalah membantu proses pelaksanaan PON Papua 2021 sesuai SOP.

Ternyata informasi yang beredar tidak benar. Hal itu diungkapkan Ketua 2 PB PON, Roi Letlora.

“Hoaks, itu tidak benar. Kami juga sedang mencari sumber awalnya darimana,” ujar Roi.

“Jika memang ada lowongan kerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan PON Papua 2021, semua informasi sudah tertera di situs PB PON, yaitu www.ponxx2020papua.com,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Gotong Royong Warga dan Pemerintah Jadi Benteng Aceh dari Separatisme Pascabencana

Oleh: Zulfikar Ramdan *) Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh padapenghujung 2025 tidak hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang memerlukan kewaspadaanbersama. Di tengah suasana duka dan proses pemulihan yang masih berlangsung, muncul upaya-upaya simbolik yang berpotensi membangkitkan kembali narasikonflik masa lalu. Namun, arus utama di Aceh justru menunjukkan penolakan tegasterhadap segala bentuk separatisme, seiring menguatnya konsolidasi sosial antaramasyarakat dan pemerintah. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilaibahwa kemunculan simbol-simbol yang berkaitan dengan gerakan separatis tidakdapat dipahami sebagai ekspresi netral. Ia berpandangan bahwa simbol tersebutmemiliki muatan ideologis dan historis yang kuat, sehingga kehadirannya di ruangpublik berisiko membuka kembali memori konflik yang selama ini telah ditutupmelalui proses perdamaian panjang. Dalam konteks pascabencana, iamengingatkan agar situasi psikologis masyarakat yang sedang rentan tidakdimanfaatkan untuk kepentingan provokasi. Ali juga mengamati adanya pergeseran pola separatisme di era digital, di mana narasi konflik tidak lagi disuarakan melalui kekuatan fisik, melainkan melalui simboldan propaganda emosional di media sosial. Menurutnya, upaya memelintir rasa ketidakadilan atau penderitaan akibat bencana menjadi alat delegitimasi negaramerupakan bentuk ancaman baru terhadap stabilitas sosial. Karena itu, iamenekankan pentingnya kehadiran negara dan masyarakat secara bersamaanuntuk menutup ruang tumbuhnya narasi semacam itu. Di lapangan, respons Aceh justru bergerak ke arah sebaliknya. Pemerintah daerahbersama masyarakat memperlihatkan soliditas yang kuat dalam menghadapidampak bencana. Sejak akhir Desember 2025, Pemerintah Aceh mengerahkansekitar 3.000 Aparatur Sipil Negara ke berbagai wilayah terdampak banjir dan tanahlongsor. Para ASN tidak hanya ditugaskan membersihkan material sisa bencana, tetapi juga memastikan layanan dasar seperti kesehatan, administrasikependudukan, dan fasilitas umum tetap berjalan. Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Posko Penanganan BencanaHidrometeorologi menilai bahwa penugasan ASN merupakan bentuk kehadirannegara yang konkret di tengah masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, aparatur negara dapat memahami kebutuhan riil warga, sekaligus membangunkedekatan emosional yang memperkuat kepercayaan publik. Kehadiran tersebutdipandang sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah situasidarurat. Gotong royong menjadi benang merah yang menyatukan berbagai elemen. Sejumlah lembaga kemanusiaan bersama relawan lokal, TNI, Polri, dan pelajarmenggelar aksi pembersihan lingkungan dan pembukaan kembali akses jalan di berbagai kabupaten terdampak. Keterlibatan alat berat dipadukan dengan tenagawarga setempat, menciptakan percepatan pemulihan fisik tanpa menghilangkanperan aktif masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemulihan Aceh bertumpu pada kerja kolektif, bukan pada satu aktor semata. Sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa pola kerja sama tersebut sangatmembantu pemerintah daerah. Gotong...
- Advertisement -

Baca berita yang ini