Berbeda dengan AS, Meksiko Janjikan Migran Ilegal Mendapatkan Vaksinasi Virus Corona

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Presiden Andres Manuel Lopez Obrador menegaskan bahwa Meksiko siap memberikan vaksinasi virus corona kepada para migran yang tidak memiliki dokumen resmi.

“Itu hak universal. Kami akan melakukannya,” kata Presiden Andres Manuel Lopez Obrador pada konferensi pers reguler pemerintah ketika ditanya apakah Meksiko akan memvaksinasi migran tidak berdokumen di Amerika Serikat, melasir Reuters.

Namun, Presiden Lopez Obrador tidak merinci bagaimana ia akan melaksanakan rencana tersebut. Ia juga tidak menjelaskan migran mana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksinasi virus corona.

Sebelumnya, Gubernur negara bagian Nebraska, Pete Ricketts mengatakan, para migran tidak akan divaksinasi karena status imigrasi. Pernyataan Ricketts yang merupakan anggota Partai Republik itu juga memicu kritik dari otoritas kesehatan masyarakat dan pendukung migran.

“Anda seharusnya menjadi penduduk resmi negara untuk dapat bekerja. Jadi saya tidak berharap imigran ilegal akan menjadi bagian dari vaksin itu dengan program itu,” kata Ricketts dalam pengarahan virus corona.

Institut Kebijakan Migrasi yang berbasis di Washington memperkirakan 11% pekerja pengepakan daging di Nebraska dan 10% pekerja di seluruh AS, tidak memiliki status imigasi resmi.

Seorang diplomat senior Meksiko untuk Amerika Utara, menanggapi pernyataan Ricketts. Menurutnya, mencabut vaksinasi virus corona terhadap para migran tidak berdokumen, bertentangan dengan hak asasi manusia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Tuai Apresiasi atas Penerapan WFA saat Arus Balik

Oleh : Donny Muflih )*Penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) oleh pemerintah selama periodearus mudik dan arus balik Lebaran 2026 menuai apresiasi luas dari berbagaikalangan, khususnya pekerja sektor swasta dan aparatur sipil negara, karena dinilaimampu mengurai kepadatan mobilitas sekaligus menjaga produktivitas kerja tanpamengorbankan pelayanan publik.Langkah pemerintah yang menetapkan kebijakan WFA pada 16-17 Maret serta 25-27 Maret 2026 dipandang sebagai strategi adaptif dalam menghadapi lonjakanmobilitas tahunan saat Lebaran. Kebijakan ini tidak hanya menyasar aparatur sipilnegara, tetapi juga mendorong sektor swasta untuk mengadopsi pola kerja serupa. Dengan demikian, distribusi arus perjalanan masyarakat menjadi lebih merata dan tidak terpusat pada satu waktu tertentu, yang selama ini menjadi penyebab utamakemacetan panjang di berbagai jalur transportasi.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwakebijakan fleksibilitas kerja ini dirancang untuk mengoptimalkan mobilitasmasyarakat tanpa mengganggu produktivitas nasional. Dalam pandangannya, keseimbangan antara kepentingan pekerja dan stabilitas ekonomi menjadi kunciutama keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah berupaya memastikan bahwa layananpublik tetap berjalan optimal, sementara masyarakat tetap memiliki kesempatanuntuk menjalankan tradisi mudik dengan lebih nyaman.Respons positif juga datang dari kalangan pekerja swasta yang merasakan langsungmanfaat kebijakan tersebut. Reinha Delima melihat kebijakan WFA sebagai solusiyang saling menguntungkan antara perusahaan dan pekerja. Ia menilai bahwafleksibilitas bekerja dari mana saja memungkinkan karyawan untuk berangkat mudik lebih awal tanpa harus mengorbankan tanggung jawab pekerjaan. Dalam praktiknya, Reinha tetap menjaga disiplin kerja, memastikan seluruh tugas terselesaikan tepatwaktu, serta menyiapkan ruang kerja yang kondusif meskipun berada di luar kantor.Dari sisi kebijakan publik, penerapan WFA menjadi bagian dari strategi pemerintahuntuk mengurangi beban infrastruktur transportasi selama periode puncak Lebaran. Dengan berkurangnya jumlah pekerja yang harus hadir secara fisik di kantor, potensikepadatan di jalan raya, stasiun, dan terminal dapat ditekan. Hal ini tidak hanyaberdampak pada kelancaran perjalanan, tetapi juga meningkatkan aspekkeselamatan bagi para pemudik.Lebih jauh, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengadopsipendekatan kerja modern yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Transformasiini sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang memungkinkan pekerjaandilakukan dari berbagai lokasi tanpa mengurangi kualitas hasil kerja....
- Advertisement -

Baca berita yang ini