Beras dan Jahe, Ini Loh Produk Ekspor Unggulan RI dari Perbatasan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Wilayah perbatasan di Indonesia memang jarang tersentuh dan terekspose oleh media. Padahal banyak hal menarik bahkan ternyata memiliki komoditas unggulan untuk ke negara tetangga.

Salah satunya Jahe dari Kalimantan Utara yang dapat diekspor ke Malaysia dan juga babi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua yang dapat diekspor ke Timor Leste dan Papua Nugini.

Selain wilayah tersebut, Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau (Kepri) juga punya komoditas unggulan untuk diekspor. Sehingga, ada lima wilayah perbatasan yang sedang menjadi fokus pemerintah untuk melakukan ekspor ke negara tetangga.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengatakan komoditas yang dikembangkan adalah merupakan pemenuh kebutuhan pangan masyarakat di perbatasan itu sendiri, dan kedua komoditas yang punya pasar di internasional.

Secara rinci, Kalimantan Barat punya komoditas unggulan untuk diekspor seperti cabai, buncis, tomat, terung, kacang panjang, ketimun, dan komoditas khasnya beras raja uncak.

Lalu, Kalimantan Utara dengan komoditas seperti durian, jahe merah, sereh dapur, dan komoditas khasnya beras adan. Kedua wilayah tersebut sangat berpotensi untuk melakukan ekspor ke Malaysia dan juga Brunei Darussalam.

Selanjutnya, Kepulauan Riau yang berpotensi mengekspor nanas, kelapa, cengkeh, dan sayuran segar ke Singapura. NTT memiliki potensi untuk mengekspor bawang merah, daging sapi, dan babi ke Timor Leste. Terakhir, Papua yang memiliki komoditas unggulan untuk diekspor seperti, ubi jalar, kopi, kakao, buah merah dan babi ke Papua Nugini.

Agung mengatakan, wilayah perbatasan tersebut mampu mengekspor komoditas yang memang produksinya surplus. Namun, kelima wilayah tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan pangannya secara keseluruhan.

Selain lima wilayah yang merupakan perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga, Indonesia juga memiliki wilayah perbatasan laut yang berpotensi untuk melakukan ekspor ke enam negara lain seperti Vietnam, Thailand, India, Australia, Filipina, dan Palau.

Namun, ia mengatakan bahwa Indonesia sebeanrnya memiliki batas darat dengan tiga negara yaitu Malaysia (Kalimantan) dengan Timor Leste (NTT) dan antara Papua dengan Papua Nugini. Tetapi kalau batas laut mencakup ada delapan, di antaranya Vietnam, Thailand, India, Australia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Palau.

Namun, Agung menegaskan, saat ini pemerintah akan fokus pada empat negara tersebut yakni Malaysia, Singapura, Timor Leste, Papua Nugini. “Sementara pasarnya dia dulu. Jadi untuk program menjadikan lumbung pangan untuk ekspor itu ke depan,” katanya.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini